13 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pertanian menyebut beras produksi Food Station Tjipinang Jaya yang diedarkan dalam sejumlah merek seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premisum Setra Ramos dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sesuai standar yang sudah ditetapkan pemerintah.
Kesimpulan itu mereka ambil setelah menguji sampel beras dari Food Station di lima laboratorium berbeda.
Tak hanya itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono juga menyebut bahwa hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa beras-beras tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan praktik ini merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.
"Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini," ujar Arief dalam keterangan resmi Kamis (17/7).
"Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Daripada sibuk menangkis isu di media, kami ingin melihat langkah nyata untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan terkait beras oplosan.
Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ia menemukan 212 merek beras yang diduga dioplos antara beras medium dan premium.
"Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral," tegas Mentan Amran.
Lebih lanjut, Mentan Amran menekankan bahwa tidak ada alasan logis bagi harga beras berada di atas HET, mengingat kondisi produksi dan stok nasional dalam kondisi sangat baik.
Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari-Agustus 2025 akan mencapai 24,97 juta ton, atau naik 14,09 persen dibanding periode sama 2024 yang sebesar 21,88 juta ton.
"Produksi tinggi, stok melimpah. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menaikkan harga seenaknya. Jangan akali pasar dengan manipulasi kualitas dan harga. Ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat," tegasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara terkait dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang didistribusikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) Food Station Tjipinang.
Rano memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikap transparan dan tak segan menindak jika memang terbukti ada pelanggaran.
"Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan," kata Rano di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selasa, Selasa (15/7) seperti dikutip dari detik.
Rano telah menerima laporan dari Food Station yang membantah tuduhan beras subsidi dioplos. Meski demikian, dia menekankan masalah ini akan didalami secara objektif.
(agt)
