Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp10,89 triliun untuk 2026. (foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp10,89 triliun untuk 2026. Anggaran yang disetujui Komisi V DPR RI tersebut akan diprioritaskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PUPR Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding 2025. Jika sebelumnya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit.
Anggaran Rp10,8 triliun itu akan digunakan untuk berbagai keperluan masing-masing direktorat jenderal. Untuk Sekretariat Jenderal, alokasi anggaran Rp891 miliar, lalu untuk Inspektorat Jenderal alokasi anggaran Rp26 miliar.
Sementara alokasi anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebanyak Rp2,9 triliun yang sebagian besar dipakai untuk BSPS. Anggaran itu juga digunakan untuk rumah susun 3 tower, rumah khusus 244 unit, PSU rumah umum 807 unit, dan penanganan kumuh dan sanitasi sebanyak 75 Ha (5 lokasi)/1.000 unit.
Selanjutnya, anggaran untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak Rp3,9 triliun juga sebagian besar dipakai untuk BSPS. Akan ada sekitar 160 ribu rumah tidak layak huni yang akan direnovasi di perdesaan.
