Kenapa RI Kini Menyatakan Bersedia Evakuasi Warga Palestina di Gaza?

23 hours ago 4

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menyampaikan kesiapan untuk mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan RI siap mengevakuasi warga Gaza jika pihak-pihak terkait setuju dan mengizinkan. Pihak terkait yang dimaksud termasuk negara-negara Timur Tengah yang saat ini aktif membantu rakyat Gaza.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia," kata Prabowo yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (9/4) dini hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo berujar evakuasi itu akan dilakukan dalam beberapa gelombang, dengan gelombang pertama menampung sekitar 1.000 warga Gaza. Rencana ini menurutnya untuk menindaklanjuti permintaan komunitas internasional yang menilai RI perlu berperan lebih aktif lagi, mengingat Indonesia merupakan negara non-blok dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Sikap Indonesia ini berbeda dari sebelumnya. Kementerian Luar Negeri RI sebelum ini menyatakan dengan tegas bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza dalam bentuk apapun tak bisa diterima. Sebab hal ini hanya akan menggolkan tujuan Israel dan Amerika Serikat yang hendak mengusir warga Gaza dari wilayah mereka sendiri.

"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina," demikian pernyataan Kemlu RI di akun X, 5 Februari.

Presiden AS Donald Trump sempat menyampaikan niatnya untuk mengambil alih Gaza agar bisa diubah menjadi Riviera Timur Tengah. Selama proses itu, ia ingin warga Gaza dipindahkan ke negara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania.

Selain Timur Tengah, Trump juga mempertimbangkan agar sebagian warga Gaza dipindahkan ke Indonesia. Seorang pejabat di tim transisi pemerintahan Trump menyebut rencana itu bagian dari usulan terkait rekonstruksi Jalur Gaza setelah agresi Israel berakhir.

"Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas," demikian laporan NBC, mengutip pejabat transisi Trump pada 20 Januari lalu.

Kemlu RI saat itu menegaskan bahwa RI tak pernah membahas maupun membuat kesepakatan dengan pihak mana pun mengenai hal tersebut.

Mengapa sikap pemerintah Indonesia kini berbeda?

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan rencana evakuasi warga Gaza ini menurutnya murni pemikiran Prabowo. Rezasyah menyampaikan Prabowo memahami amanah dari Konferensi Tingkat Tingi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab pada November 2023 perihal perlunya melakukan segala upaya untuk mencapai perdamaian di Palestina.

"Keputusan Presiden Prabowo tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi juga oleh pengalaman hidupnya, yang pernah bermukim di Yordania, yang setiap harinya melihat penderitaan masyarakat Palestina yang mengungsi ke Yordania," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/4).

Sementara itu, menurut pengamat sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Affabile Rifawan, keputusan RI ini diambil untuk menunjukkan taji RI di Timur Tengah bahwa Indonesia mampu berperan dalam resolusi konflik di Gaza.

"Salah satu caranya adalah dengan melakukan relokasi yang terdampak dari konflik yang terjadi di Gaza. Hal ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan ketika terjadi perang Vietnam di mana pengungsi dari Vietnam itu dialihkan ke Pulau Galang di Kepulauan Riau," ucap Affabile kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/4).

Selain karena itu, Affabile juga menilai keputusan Indonesia mengevakuasi warga Gaza berkaitan dengan perang dagang yang diletuskan AS.

Pasalnya, Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut menjelang penerapan tarif resiprokal atau timbal balik Trump terhadap produk-produk Indonesia. Trump mematok pajak untuk produk RI yang masuk ke AS sebesar 32 persen.

Penerapan tarif resiprokal ini sendiri ditunda selama 90 hari buntut reaksi negatif negara-negara mitra dagang AS. AS pun kini hanya mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen.

"Apakah ini terkait dengan negosiasi tarif AS? Bisa jadi sih, ada kemungkinan ke arah sana. Tapi saya belum menemukan statementnya yang resmi tapi ini bisa saja terjadi seperti itu karena pemerintah sendiri sekarang sedang melakukan renegosiasi terkait tarif perdagangan Indonesia-AS dan ini bisa jadi turning point kalau misalnya hasil negosiasinya berhasil," kata Affabile.

Senada, Rezasyah juga berpandangan bahwa ada kemungkinan Indonesia memutuskan mengevakuasi warga Gaza karena ancaman pemberlakuan tarif Trump.

"Dalam pandangan Amerika Serikat dan Israel, pelunakan Indonesia tersebut adalah akibat dari pendekatan mereka atas beberapa negara, termasuk Indonesia, yang diperkuat lebih lanjut dengan ancaman pemberlakuan tarif pada Indonesia sebesar 32 persen," kata Rezasyah.

"Terlepas dari ada tidaknya persinggungan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel, pemikiran Indonesia tersebut merupakan sebuah terobosan, yang semestinya menampar negara-negara di Timur Tengah yang selama ini bersikap mendua, antara bersimpati dengan Palestina, namun gentar terhadap Israel," lanjutnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...


Read Entire Article
Sinar Berita| Sulawesi | Zona Local | Kabar Kalimantan |