4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah merampungkan survei Hidro-Oseanografi di Teluk Jakarta dan perairan Semarang sebagai langkah strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan hasil survei itu menjadi fondasi ilmiah bagi Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dalam menyusun desain teknis perlindungan pesisir Pantura lewat tanggul laut.
Survei perairan Teluk Jakarta hingga Semarang itu dilaksanakan KKP bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kartika menyampaikan penyelesaian survei ini merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah mengatasi kerentanan pesisir Pantura terhadap banjir rob, erosi, dan penurunan muka tanah.
Tak hanya itu, dia bilang KKP juga akan memanfaatkan hasil survei tersebut untuk penataan serta pengembangan kawasan pesisir dan kota-kota pesisir di pantura.
"Tantangan pembangunan wilayah pesisir semakin kompleks akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan land subsidence yang terjadi cepat di berbagai kota besar," ujar Kartika dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Jumat (16/1).
Ia menegaskan Teluk Jakarta dan perairan Semarang merupakan dua kawasan dengan tingkat kerentanan tertinggi di Pantura.
Oleh karena itu, intervensi berbasis data ilmiah disebut diperlukan untuk memastikan ketepatan desain infrastruktur dan meminimalkan risiko lingkungan maupun sosial.
Kartika menjelaskan survei berlangsung pada 20 November-29 Desember 2025. Survei itu mencakup pengumpulan data bathymetry (pemetaan kedalaman), geofisika, pemodelan hidrodinamika, pola arus dan gelombang, analisis sedimen dan transportasi sedimen, hingga kualitas air.
Deputi I BOPPJ Sawarendro mengatakan survei KKP dan Pushidrosal menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengatasi persoalan kronis banjir rob dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir.
"Ini kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir," ucap Sawarendro.
(antara/kid)
