Achmad Al Fiqri
, Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |14:06 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi (foto: Okezone)
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan.
"Meminta BPK melakukan audit kinerja dan keuangan, tidak sekadar menilai laporan administratif. Jika terbukti ada penyimpangan, negara wajib menindak tegas baik mitra maupun oknum internal yang terlibat," ujar Nurhadi, Rabu (17/9/2025).
Nurhadi mengatakan, program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Menurutnya, setiap keterlambatan pembangunan dapur mengakibatkan keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah," terangnya.
Kendati ditemukan ribuan dapur fiktif, ia meminta agar persoalan ini tak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak. "Angka ini memicu dugaan adanya 'dapur fiktif', meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat," kata Nurhadi.
Diketahui, temuan dapur fiktif ini terungkap saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9/2025). Temuan ini disebut muncul ketika BGN melakukan pemulihan pada sistemnya. Hasilnya, ada 5.000 unit dapur MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Salah satu contohnya adalah dapur MBG di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat.
