Margarito Kamis: Persatuan Sipil dan Militer Jadikan Indonesia Semakin Berdaulat!
JAKARTA – Kekuatan militer menjadi salah satu indikator utama dalam menilai pengaruh suatu negara di kancah global. Postur militer Indonesia saat ini semakin kuat dengan bertambahnya sejumlah alutsista canggih.
‘’Para pendiri bangsa tidak pernah memisahkan secara tajam hubungan antara sipil dan militer,’’ ujar Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis saat menghadiri diskusi "Redefinisi Hubungan Sipil-Militer Menuju Indonesia Kuat & Berdaulat" di Jakarta dikutip, Jumat (31/10/2025).
‘’Yang mereka pikiran adalah kita sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, sebagai satu kesatuan politik untuk bangsa dan negara,’’sambungnya.
Margarito menambahkan, pandangan yang memisahkan secara tajam antara sipil dan militer berasal dari Barat.
“Pikiran yang membedakan antara sipil dan militer itu datang dari Barat. Dalam sejarah tata negara universal, konsep itu muncul dari kelompok-kelompok oligarkis dan aristokrat masa lalu,” tegasnya.
Menurutnya, bangsa Indonesia harus cerdas mengenali hidden mind atau maksud tersembunyi dari konsep-konsep luar semacam itu.
“Kalau kita tidak hati-hati, konsep-konsep asing ini bisa memecah-belah bangsa. Mereka tahu, kalau kita bersatu, kita akan terlalu kuat dan maju,” tambahnya.
Dia menambahkan, hubungan sipil dan militer yang ideal untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan berdaulat, tidak seharusnya ada pertentangan.
“Saya tidak mau melihat bahwa seolah-olah sipil hanya begini dan militer harus begitu, itu salah. Saya tidak menyetujui konsep pembedaan yang keras antara sipil dan militer, antara negara dan masyarakat,” ujarnya.
Margarito menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sangat memahami konsep Negara Kesejahteraan. Dia menilai Prabowo juga memahami konsep kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dengan baik.
“Pak Prabowo memahami konsep kenegaraan secara detail. Ia tahu bahwa pemerintahan, tentara, polisi, jaksa, dan institusi lainnya berada di bawah Presiden. Kalau Presiden beres, negara beres. Kalau mereka tidak beres, Presiden pun dianggap tidak beres,” ujarnya.
