20 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi Komponen Cadangan (Komcad) dari aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga bukan bertujuan untuk memiliterisasi ASN.
Hal itu disampaikan Sjafrie saat meninjau pelaksanaan Latsarmil Komcad ASN di Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu (29/4).
Sjafrie mengatakan pendidikan komcad itu untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian bagi ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendidikan komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian. Nilai-nilai tersebut memerlukan proses, komitmen, dan kesungguhan dari setiap peserta," kata Sjafrie dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4).
Sjafrie berharap ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad mampu menjadi kekuatan penguat bagi komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia mengatakan kementerian dan lembaga merupakan pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Oleh karena itu, ASN perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme," kata dia.
Sjafrie juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN sebagai abdi negara.
Ia mengingatkan seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani, bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Ia berharap pada akhir pelatihan, para peserta dapat menunjukkan kualitas diri sebagai ASN Komcad yang disiplin, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.
Di Brigif 1 Marinir, ada sebanyak 280 peserta Komcad dari 16 kementerian dan lembaga yang mengikuti pendidikan.
Di antaranya berasal dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kehutanan.
(yoa/gil)
Add
as a preferred source on Google
