Menteri PU Komitmen Dukung Akuntabilitas Keuangan di Exit Meeting BPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen kuat Kementeriannya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pernyataan ini disampaikan Dody saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung BPK, Rabu (21/5). Dody juga mengapresiasi tuntasnya proses pemeriksaan LKPP 2024.

"Kementerian PU menyambut baik selesainya hasil pemeriksaan ini. Kementerian PU juga berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam setiap program pembangunan infrastruktur," ujar Dody.

Dody dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memperkuat sistem pengawasan internal.

"Kementerian PU juga berkomitmen untuk terus melakukan tindak lanjut atas masukan dan temuan dari BPK sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan negara," tegas Menteri Dody.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam sambutannya juga turut menyampaikan apresiasi kepada BPK dalam proses pemeriksaan LKPP 2024.

Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN. Begitu pula dengan Exit Meeting yang menjadi momentum untuk melakukan retrospeksi dan menetapkan arah langkah ke depan.

"Selaras dengan harapan masyarakat Indonesia, Pemerintah berharap pemeriksaan ini menjadikan pengelolaan APBN kian transparan, akuntabel, dan dipercaya," ujar Menkeu.

Selanjutnya, Ketua BPK RI Isma Yatun juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan atas kerja keras dan sinergi selama proses pemeriksaan.

"BPK menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," ujar Ketua BPK.

BPK juga menegaskan bahwa opini yang diberikan bukanlah suatu bentuk penghargaan atau hadiah, melainkan hasil nyata dari kerja keras Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan seluruh K/L sehingga proses pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang direncanakan. Kami berharap kolaborasi profesional antara BPK dan K/L dapat terus berlanjut sesuai dengan penugasan masing-masing," tambah Ketua BPK.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung BPK ini, Dody didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah dan Inspektur Jenderal Kementerian PU Dadang Rukmana.

(inh)