3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Thailand menghancurkan rumah-rumah warga sipil Kamboja di daerah perbatasan yang menjadi titik konflik kedua negara.
Kelompok hak asasi manusia LICADHO mengatakan bahwa sejumlah besar rumah dan bangunan di daerah yang dikuasai Thailand di dua desa Provinsi Banteay Meanchey, telah dihancurkan dan dibersihkan oleh pasukan Thailand.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penghancuran rumah-rumah warga sipil selama konflik bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum hak asasi manusia internasional, terlepas dari sisi perbatasan yang diperebutkan di mana rumah-rumah itu berada," demikian pernyataan LICADHO, seperti dikutip AFP.
LICADHO menyebut pembongkaran terjadi di daerah-daerah sengketa yang diklaim oleh kedua negara. Rumah-rumah juga dihancurkan di tanah yang diakui oleh kedua belah pihak sebagai Thailand, dan tanah yang diakui oleh kedua belah pihak sebagai Kamboja.
"Pembersihan mereka pasca gencatan senjata tidak memiliki tujuan militer yang sah," lanjut pernyataan LICADHO.
Awal bulan ini, Kamboja menuduh pasukan Thailand mencaplok dua desa perbatasan yang diperebutkan, Chouk Chey dan Boeung Trakuon, di antara beberapa daerah sengketa yang direbut Phnom Penh. Namun Bangkok membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa hal itu memang menjadi bagian dari Thailand.
Kepala desa setempat, Pen Rithy, mengatakan sekitar 880 keluarga tak bisa mengakses rumah mereka di Chouk Chey.
"Rasanya seperti kami dikubur hidup-hidup. Rumah, tanah, dan barang-barang kami hilang. Kami tidak tahu kapan kami bisa kembali ke desa," ujar Rithy.
Menanggapi insiden pekan ini, Kementerian Luar Negeri Kamboja mengutuk pasukan Thailand atas penghancuran rumah-rumah warga sipil Kamboja dan infrastruktur sipil lainnya di wilayah yang direbut.
Sementara Kemlu Thailand menolak tuduhan Kamboja yang disebut tidak berdasar, tentang aneksasi wilayah ilegal di perbatasan.
"Langkah-langkah keamanan yang dilakukan oleh pasukan Thailand setelah gencatan senjata sepenuhnya sesuai dengan perjanjian gencatan senjata 27 Desember," demikian pernyataan Kemlu Thailand.
(dna)
