Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah tengah mempertimbangkan kembali pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Kebijakan itu tengah dikaji karena dinilai berpotensi memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih menghitung dampak fiskal dari rencana tersebut sebelum mengambil keputusan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya hitung lagi. Kalau bagus, kami kasih," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3).
Menurut dia, pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal karena APBN menghadapi berbagai tekanan, mulai dari potensi kenaikan subsidi energi hingga ketidakpastian kinerja ekspor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menjelaskan peluang insentif tetap terbuka selama tidak memperlebar defisit anggaran secara signifikan.
"Bisa saja (diberikan), tapi kalau defisitnya melebar, kita harus hitung lagi. Kita harus hati-hati karena ada tekanan dari BBM dan ekspor juga mungkin terganggu," ujarnya.
Ia menegaskan kementeriannya akan menghitung ulang besaran dampak insentif kendaraan listrik terhadap defisit APBN sebelum kebijakan diputuskan.
"Jadi kita akan hitung seberapa besar dampaknya ke defisit. Kalau tidak terlalu besar ya enggak apa-apa," kata Purbaya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyatakan telah mengusulkan pemberian insentif kendaraan bermotor kepada Kementerian Keuangan.
Skema stimulus yang diusulkan kali ini lebih terperinci dibandingkan kebijakan insentif otomotif pada masa pandemi.
Menurut Agus rancangan insentif mencakup sejumlah aspek seperti segmen kendaraan, teknologi yang digunakan, hingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
"Soal otomotif usulan insentif stimulus yang sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada spill sedikit lah, ada perbedaan. Di sini kita akan kenakan, di sini yang kita usulkan itu lebih detail, lebih detail dibandingkan dengan periode kita menghadapi Covid yang lalu, dari segmen, dari teknologi, dari sisi TKDN, bobot TKDN dan sebagainya itu kita buat lebih detail," ujar Agus pada Sabtu (3/1) dikutip CNBC Indonesia.
Secara khusus, pemerintah juga berencana mendorong pembeli pertama kendaraan listrik agar adopsi electric vehicle (EV) di Indonesia semakin luas.
"Kalau bicara electric car, first buyers itu menjadi prioritas kami. Angka-angkanya nanti bisa spill pelan-pelan," ujar Agus.
(ryh/dmi)

2 hours ago
4
















































