4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyebut Presiden RI Jenderal TNI (HOR) (Purn) Prabowo Subianto menghormati sikap delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI.
Beberapa poin dalam tuntutan itu ialah permintaan kembali menganut naskah UUD 1945 yang asli, melakukan kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan pergantian Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ke MPR.
"Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel, ya ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiranto menyampaikan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Prabowo pun, disebutnya, sangat menghormati hal tersebut.
Prabowo tak bisa respons dengan spontan
Meskipun menghormati tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI itu, namun Wiranto menyebut Prabowo dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tak bisa serta merta menjawab itu dengan spontan.
Ia menyebut Prabowo harus mempelajari terlebih dulu isi dari tuntutan tersebut, mengingat poin dari tuntutan merupakan masalah yang fundamental.
"Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ucapnya.
Prabowo akan dengar masukan
Selain itu, Wiranto juga menyebut bahwa Prabowo akan mendengarkan dari berbagai sumber dalam pengambilan keputusannya.
"Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan," ujar dia.
Lalu, sambung Wiranto, Prabowo juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terpancing dalam polemik yang berkembang di media sosial.
Ia menekankan hal itu sangatlah penting guna menghindari kegaduhan yang dapat mengganggu kebersamaan sebagai sebuah bangsa.
Sebelumnya sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan tuntutan mereka terhadap Prabowo selaku presiden. Salah satunya mengusulkan MPR mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Salah satu yang menandatangani itu adalah mantan Wapres keenam RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, mantan KSAL Laksmana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan mantan KSAL Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Forum tersebut disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai pensiunan dengan pangkat jenderal, laksamana, marsekal, hingga kolonel.
(mnf/kid)
