4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo dalam mekanisme di DPRD Pati demo besar rakyat Pati pada 13 Agustus lalu akhirnya kandas pekan ini.
DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo. Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket, Jumat (31/10).
Pascaputusan itu, Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di sekitar Alun-alun Pati akhirnya dibongkar. Mengutip dari detikJateng, pembongkaran posko itu dilakukan secara mandiri oleh warga yang telah memasangnya sejak aksi Agustus lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Sabtu (1/11), sekitar pukul 09.00 WIB, posko yang semula ada di pojok barat utara Alun-alun Pati sudah tidak ada. Hanya terlihat petugas kebersihan membersihkan sampah yang ada di bekas posko. Truk sampah pun diterjunkan untuk membersihkan sisa posko.
Semula di posko itu ada tenda hingga mobil ambulans. Berdasarkan informasi, pembongkaran posko itu ilakukan semalam oleh Masyarakat Pati Bersatu.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Mulyati, menjelaskan pembongkaran posko ini karena sesuai perjanjian sampai mengawal paripurna hak angket kebijakan Bupati Pati.
"Posko itu dibongkar atas kesadaran masyarakat Pati Bersatu sesuai izinnya dengan Polresta Pati, karena pansus sudah selesai, jadi kita ya sudah kita bongkar semalam," jelas Mulyati pada Sabtu pagi tadi.
Mulyati mengaku pihaknya saat ini tengah fokus untuk memberikan dukungan kepada pentolan Masyarakat Pati Bersatu yang tengah ditangkap polisi pascademo Jumat lalu.
"Dari empat orang yang diamankan informasi sudah ada dua orang yang dibebaskan. Dua orang masih diamankan Pak Teguh sama Mas Supriyono alias Bothok," terang dia.
"Yang dua Paijan Jawi dan Mas Apro sudah dibebaskan," dia melanjutkan.
Mulyati mengaku akan terus berjuang.
"Upaya ke depan terus berjuang," ungkap dia.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan dari tujuh fraksi di DPRD Pati hanya ada satu fraksi yakni PDI Perjuangan menginginkan Bupati Sudewo dimakzulkan.
Sebelumnya dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka.
Opsi pertama pemakzulan Sudewo. Opsi kedua pemberian rekomendasi perbaikan kinerja.
"Akan tetapi ada enam fraksi Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, dan Golkar menghendaki pak Bupati ini akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pak Bupati Pati ke depan," jelasnya kepada wartawan selepas sidang paripurna di DPRD Pati, Jumat (31/10).
Ali menjelaskan dari 49 anggota yang hadir, sebanyak 36 orang anggota DPRD Pati sepakat untuk pemerintah Bupati Pati Sudewo memperbaiki kinerjanya ke depan.
"Hasil rapat paripurna hak angket menyatakan pendapat berupa hak rekomendasi kinerja Bupati Pati ke depan," ujarnya.
Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Sudewo. Rekomendasi DPRD Pati akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.
Menurutnya, Sudewo telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan. DPRD Pati pun akan mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil paripurna yang batal memakzulkan Sudewo.
Baca berita lengkap di sini.
(kid)
