5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Para menteri di Ghana disanksi karena tidak melaporkan harta kekayaan mereka. Presiden Ghana John Mahama menyatakan sanksi diberikan sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi.
AFP pada Senin (5/5) memberitakan lebih dari 40 menteri Ghana diberikan sanksi setelah gagal melaporkan aset mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para menteri sebelumnya sudah diberi waktu untuk melaporkan harta kekayaan mereka terakhir pada 31 Maret.
Mereka yang melanggar atau belum melapor hingga batas waktu kehilangan gaji empat bulan; tiga bulan sebagai denda, dan satu bulan lainnya untuk sumbangan wajib Mahama Cares, dana untuk medis di Ghana yang baru didirikan.
John Mahama kemudian memberikan kesempatan kedua kepada jajaran menterinya untuk melaporkan harta kekayaan paling akhir Rabu (7/5). Jika kembali melanggar, sanksi lebih berat akan diberikan.
"Jika hingga Rabu, 7 Mei 2025, masih ada di antara Anda yang belum melaporkan aset, anggap diri Anda otomatis dipecat," kata John Mahama saat berpidato di Accra.
Kode etik baru tersebut berlaku untuk semua pejabat politik, termasuk menteri, deputi, staf presiden, termasuk Mahama sendiri.
Sejak dilantik Januari 2025, Presiden John Mahama sudah bertekad memberantas korupsi di Ghana sebagai upaya mengeluarkan negaranya dari ekonomi yang sedang lesu.
Korupsi publik masih menjadi masalah yang meluas, tidak hanya di Ghana tetapi juga di wilayah yang lebih luas.
Tuduhan korupsi muncul setelah Mahama menjabat sebagai presiden sebelumnya, dari tahun 2012 hingga 2017, meskipun tidak ada tuntutan resmi yang diajukan terhadapnya.
Skandal korupsi juga mengganggu masa jabatan mantan presiden Nana Akufo-Addo, menambah tekanan fiskal yang dialami Ghana saat ini saat menghadapi krisis keuangan, termasuk pemulihan dari gagal bayar utang pada 2023.
Pengawas tata kelola pemerintahan memuji langkah tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara tersebut.
"Ini adalah salah satu kerangka etika yang paling komprehensif dan dapat ditegakkan yang pernah diumumkan oleh presiden Ghana yang sedang menjabat," kata Emmanuel Wilson Jr, seorang advokat antikorupsi dari organisasi Crusaders Against Corruption, kepada AFP.
Dalam pidatonya, Mahama berjanji sanksi tersebut "bukan omongan belaka. Sanksi akan ditegakkan. Dan saya tidak akan ragu untuk bertindak tegas dan tegas, tidak peduli siapa yang terlibat."
Ketentuan utama kode tersebut mencakup melaporkan aset, larangan konflik kepentingan, larangan pejabat yang ditunjuk membeli aset negara.
Pemerintahan Mahama juga memberlakukan pembatasan penerimaan hadiah di atas GHS20.000 atau sekitar Rp23.898.759 (1 GHS=Rp1.194,94), dan protokol persetujuan yang ketat untuk perjalanan dinas.
Sebuah portal publik sedang dibangun untuk memungkinkan warga melaporkan pelanggaran kode pejabat di lapangan secara rahasia.
(afp/chri)
