1 day ago
2
SUDIRMAN, METRO—Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumbar, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1).
Rakor strategis ini dibuka Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumbar yang diwakili Sekdaprov Arry Yuswandi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, khususnya memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan mitigasi guna menekan risiko bencana ke depan,” tegasnya usai memaparkan data R3P Kota Padang.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 berdampak pada 67.563 warga yang tersebar di lima kecamatan. Kerusakan rumah tercatat sebanyak 5.523 unit, terdiri dari 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
Selain permukiman, bencana mengakibatkan kerusakan berat pada 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, dan 56 jaringan irigasi pertanian, serta kerusakan sedang pada 3.050 meter ruas jalan.
“Kerusakan juga mencakup 11 intake SPAM Pamsimas, 8 intake SPAM Perumda Air Minum, tebing sungai, drainase, dan fasilitas publik lainnya,” tambah Maigus Nasir.
Sementara itu, Sestama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. Sesuai dokumen R3P ini BNPB siap mendukung penuh proses rehab-rekon bagi daerah terdampak ke kementerian terkait,” ujarnya.
Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi mengatakan, R3P disusun dengan semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana” melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, sebagai instrumen strategis yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah.
“Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur. Sehingga Sumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman bencana di masa depan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak, sebagai wujud kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sebelumnya, Wako Padang Fadly Amran mengungkapkan, selain fokus pada penanganan darurat, Pemko Padang kini mematangkan rencana strategis jangka panjang, termasuk penetapan zona larangan hunian serta percepatan penyediaan Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara) untuk korban terdampak bencana.
Wako menegaskan pentingnya penetapan Zona Merah atau zona berbahaya di beberapa kecamatan terdampak bencana, terutama di sepanjang aliran sungai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa di masa depan.
“Kita tidak ingin berbicara untuk hari ini saja, tapi untuk keberlangsungan beberapa tahun ke depan. Kita akan tetapkan zona-zona yang tidak diperbolehkan lagi adanya bangunan warga,” ujar wako.
Dia menambahkan bahwa penetapan ini dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak ahli agar memiliki landasan hukum dan ilmiah yang kuat.
“Kami melibatkan Balai Sungai, Pemerintah Provinsi, akademisi, serta menunggu peta drone dari TNI AU dan Komisi V DPR RI. Targetnya, dalam bulan ini zona tersebut sudah dapat kita tetapkan,” tuturnya.
Sementara untuk solusi bagi warga yang harus direlokasi, Pemko Padang telah mengusulkan tiga lokasi strategis pembangunan Huntap kepada Pemerintah Pusat. Tiga kawasan itu antara lainKawasan Balai Gadang dan Simpang Haru yang bisa menampung sekitar 230 unit rumah.
Sementara untuk kawasan Pauh, Pemko Padang tengah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4 hektar yang diproyeksikan mampu menampung hingga 500 unit rumah.
Pemko Padang juga memastikan bahwa skema bantuan finansial dari pusat telah mulai disalurkan kepada warga yang berhak. Bantuan tersebut meliputi Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per bulan dari BNPB untuk biaya sewa rumah.
Stimulan Perbaikan Rumah dengan bntuan hingga Rp60 juta untuk kategori rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.
Kemudian bantuan sosial dari Kemensos meliputi biaya hidup, uang dapur, serta kebutuhan pendidikan anak-anak terdampak yang dijadwalkan cair dalam waktu dekat.
“Langkah-langkah komprehensif ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemko Padang dalam memastikan setiap warga terdampak mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal yang layak dan aman,” tegas Fadly Amran. (*/ren)
