17 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengajak pemerintah untuk mendorong forum World Trade Organization (WTO) mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.
Dorongan itu dinilai perlu terkait penetapan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang membawa AS menjadi kekuatan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ke dunia. Dengan banyak pernyataan yang menentang perdagangan bebas, Trump kemudian menggunakan kebijakan tarif untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, dan upaya untuk memperkecil gap nilai barang ekspor dan impor AS.
Said menilai, Indonesia akan terdampak kebijakan tersebut. Terlebih, negara-negara berkekuatan ekonomi besar lain seperti Uni Eropa, China, Kanada dan Meksiko mengeluarkan respons serupa. Baru-baru ini, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di dalam negeri, kita juga menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, seperti penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile," ujar Said.
Untuk itu, kebijakan penyehatan perdagangan global dinilai perlu agar dunia mendapatkan keadilan kesejahteraan.
"Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional," lanjut Said.
Sementara di dalam negeri, Said menyatakan ada beberapa strategi yang bisa dijalankan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini, antara lain mempertahankan surplus neraca perdagangan.
"Menjaga produk produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional, mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif," kata Said.
Kemudian, Indonesia juga dapat memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor guna memperkuat kebutuhan devisa, serta memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.
Langkah berikutnya, memperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat. Lalu, menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global.
"Kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat," ujar Said.
Indonesia juga diminta untuk memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan guna mendorong pasar saham dan keuangan yang lebih inklusif, tetapi tetap menjanjikan bagi investor internasional. Terakhir, menyediakan sumber informasi yang tepercaya sebagai rujukan pelaku usaha.
"Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha," pungkas Said.
(rea/rir)
