Tak Sudi Ikut May Day Fiesta di Monas, KASBI Bakal Aksi di Gedung DPR

19 hours ago 5

Jakarta, CNN Indonesia --

Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) menolak bergabung ke acara May Day Fiesta di Monas yang dijadwalkan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat, 1 Mei 2026.

Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, menyatakan organisasinya bakal menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Selain itu, aksi tersebut juga akan diselenggarakan di banyak daerah.

"Bahwa kami dari Konfederasi KASBI bersama Aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta dengan estimasi massa sekitar 10.000 orang," ujar Sunarno melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sunarno menyatakan aksi tersebut merupakan inisiatif mandiri yang independen dan berbeda dengan perayaan May Day Fiesta di Monas yang sarat dengan narasi mainstream dan kooptasi kekuasaan.

"KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak bergabung ke acara May Day Fiesta di Monas bareng Presiden karena kondisi perburuhan secara riil memang masih sangat memprihatinkan," tutur dia.

"Di mana jaminan kepastian kerja atau status hubungan kerja buruh justru masuk dalam skema labour market fleksibility, yaitu sistem kerja yang memberikan kelonggaran atas pemenuhan hak-hak normatif kaum buruh, atau sistem kerja yang mengarah pada informalisasi tenaga kerja," imbuhnya.

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat buruh semakin sulit untuk mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Hal itu diperkuat dengan regulasi Undang-undang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

"Sehingga pelanggaran hak-hak normatif buruh makin masif terjadi di berbagai sektor, jenis dan perusahaan. Misalnya upah rendah di bawah UMK, jam kerja panjang, tak ada jaminan sosial, pelanggaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan lain-lain," imbuhnya.

KASBI juga akan menyoroti tentang kembalinya gaya militerisme di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di ranah sipil. Seperti prajurit yang ikut mengurus dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), dan lain sebagainya yang sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Bahkan, dalam menyikapi kritik dan pendapat rakyat yang berbeda pandangan sering kali menggunakan tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis gerakan rakyat selama hampir 2 tahun terakhir," kata Sunarno.

Dalam aksi besok, KASBI membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya ialah:

  1. Pemerintah dan DPR segera mewujudkan UU Ketenagakerjaan pro buruh dengan melibatkan serikat buruh pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 168 tentang Omnibus Law Cipta kerja;
  2. Reformasi sistem pengupahan dan hilangkan disparitas upah. Berlakukan upah layak nasional yang adil dan bermartabat bagi kaum buruh;
  3. Jamin kepastian kerja: hapus sistem alih daya atau outsourching, kerja kontrak, kemitraan palsu, dan pemagangan eksploitatif;
  4. Ratifikasi Konvensi ILO 188 dan konvensi ILO 190. Jamin dan lindungi buruh perempuan dan disabilitas;
  5. Sejahterakan tenaga pendidik, dosen, pekerja platform, pekerja medis dan kesehatan.
  6. Setop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan pemberangusan serikat buruh;
  7. Wujudkan pendidikan gratis serta kesehatan gratis dan berkualitas;
  8. Tegakkan supremasi sipil, jaga demokrasi, setop militerisme, kriminalisasi gerakan rakyat, dan bebaskan aktivis yang ditangkap;
  9. Jalankan reforma agraria sejati dengan satu di antaranya menghentikan praktik penggusuran tanah rakyat;
  10. Hentikan perang, solidaritas untuk kedaulatan rakyat Palestina, Iran, Venezuela, Kuba, dan lainnya.

"Karakter perjuangan gerakan buruh sejati di Hari Buruh (May Day) berarti menekankan kembali pada akar historis perlawanan terhadap eksploitasi, solidaritas kelas, dan independensi gerakan," tegas Sunarno.

Dia menekankan May Day bukan sekadar libur nasional, melainkan momentum refleksi atas komitmen kesetaraan, keadilan sosial, dan martabat manusia di tempat kerja," pungkasnya.

"Gerakan buruh sejati harus mandiri dan tidak 'dijinakkan' oleh kepentingan modal atau kekuasaan politik yang merugikan buruh," pungkasnya.

(ryn/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Sinar Berita| Sulawesi | Zona Local | Kabar Kalimantan |