2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkapkan, ada persoalan pasokan bahan pangan yang harus diantisipasi bersama, yakni soal kenaikan harga.
Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, sebanyak 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini beroperasi dengan penerima manfaat mencapai 40 juta orang. Dalam operasionalnya, permintaan bahan pangan dari dapur-dapur MBG itu menyebabkan kenaikan harga ayam, telur, serta beberapa jenis sayuran dan buah.
"Kalau tidak segera diantisipasi, yang akan meledak adalah soal penyediaan bahan baku," kata Nanik pada Sabtu (8/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, semua kementerian dan lembaga harus ikut terlibat dalam mengantisipasi persoalan pasokan bahan pangan. Nanik menegaskan, dalam pelaksanannya, Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan kolaborasi dengan pihak lain, karena alokasi anggaran yang sangat besar dengan banyak hal yang berkaitan.
"Tidak masalah jika kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) misalnya memerintahkan kader posyandu untuk beternak ayam atau menanami pekarangan dengan sayuran, pisang, buah-buahan dan sebagainya," paparnya.
Isu ini dinilai bersifat urgen karena pada 2026, ditargetkan 83 juta siswa, balita, ibu hamil dan ibu menyusui menjadi penerima MBG. Baru-baru ini, Presiden juga telah menyetujui usulan Kementerian Sosial agar para lansia dan difabel mendapatkan MBG.
Nanik mengatakan, Tim Koordinasi MBG saat ini tengah membahas prosedur standar operasional (Standart Operational Procedure atau SOP) terkait kesehatan dan berbagai persoalan lintas kementerian/lembaga sebagai upaya perbaikan tata kelola MBG.
"Beberapa hal kami bahas, terutama soal 19 SOP kesehatan, penyusunan menu, dan pelaksanaan distribusi MBG bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta penyusunan kelompok kerja penyiapan bahan baku program MBG," katanya.
Salah satu usulan SOP tersebut datang dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari 14 ribu lebih SPPG yang sudah beroperasi, baru ada 4.590 yang mengajukan permohonan SLHS. Sementara 1.218 SPPG sudah mendapatkan SLHS.
"BGN dan Kemenkes harus duduk bersama membahas 19 SOP ini agar dapur-dapur yang dihentikan sementara bisa beroperasi lagi," ujar Nanik.
Pada rapat yang sama, diajukan pula beberapa usulan, misalnya dari Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN tentang perbaikan tata kelola, pola distribusi, maupun varian menu MBG untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
(rea/rir)
