21 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengaku akan menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan terkait dengan sejumlah pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia 2025 yang bermasalah di Makkah, Arab Saudi.
Fikri lalu menyampaikan sejumlah permasalahan pelayanan yang terjadi pada puncak pelaksanaan ibadah haji, di antaranya keterlambatan transportasi yang membuat jamaah stres dan kelelahan.
Sejak Rabu (4/6) pagi waktu Arab Saudi, kata dia, banyak jamaah yang telah siap diberangkatkan ke Arafah, namun hingga Kamis (5/6) pagi waktu Arab Saudi, mereka belum juga diberangkatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka sudah siap dari hari Rabu pagi, tapi sore belum diangkut, malam belum diangkut, Kamis pagi yang mestinya sudah di Arafah pun belum diangkut juga," kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa (10/6).
Kendala transportasi itu, ucap Fikri, juga berlanjut saat perpindahan jamaah dari Muzdalifah ke Mina untuk melaksanakan lempar jumrah. Karena bus tidak kunjung datang, jamaah akhirnya memutuskan berjalan kaki sejauh 6 hingga 7 kilometer.
"Itu mereka tetap bekerja keras. Bahkan setelah dari Muzdalifah ke Mina, enggak juga dijemput, akhirnya jalan kaki itu 6-7 kilometer. Luar biasa, jalan kaki bersama. Pengorbanan seperti ini mudah-mudahan dinilai oleh Allah SWT sebagai pahala yang luar biasa," ucapnya.
Fikri menilai kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah dengan pihak penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi ternyata tidak dapat dipenuhi dengan baik di lapangan, seperti soal transportasi. Hal itu, kata dia, menyebabkan kekacauan dan ketidaknyamanan yang dirasakan jamaah.
Usul bentuk Pansus Haji 2025
Senada, anggota Timwas Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
"Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," kata Muslim.
Dia menjelaskan pansus itu akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.
Dia menyebut usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jamaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.
"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," ucapnya.
Dia menuturkan bahwa sejumlah jamaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.
Hal tersebut, menurut dia, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh terulang kembali pada musim haji tahun-tahun mendatang. Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jamaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.
"Itu bentuk ikhtiar luar biasa, tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik," tuturnya.
Usul BP Haji
Sementara itu, anggota Timwas Haji DPR Selly Andriany Gantina mengusulkan agar Badan Penyelenggara (BP) Haji membentuk badan pendidikan dan latihan (diklat) bagi petugas haji agar mampu optimal melayani jamaah haji.
Pelatihan itu bernilai penting dilakukan oleh BP Haji sebagai penyelenggara Haji 2026 mendatang sebagai bentuk evaluasi ataupun upaya memperbaiki kualitas petugas haji yang di 2025 belum optimal.
"Ini catatan yang sangat fatal, apalagi nanti di tahun 2026, penyelenggara haji akan dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji. Maka ke depan, harus ada standar pelayanan minimum yang lebih ketat dan profesional," kata dia.
Lebih lanjut, Selly menyampaikan berdasarkan pengawasannya, ditemukan sejumlah petugas haji yang tidak menjalankan tugas secara maksimal selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini.
"Terlihat di lapangan, banyak petugas yang menjalankan tugas hanya sebagai aji mumpung. Mereka ke Saudi untuk berhaji, bukan fokus melayani jemaah. Padahal, tugas mereka sangat penting," ujar dia.
Selly memandang penyebab masalah itu di antaranya adalah pelatihan petugas yang belum cukup memadai.
Menurutnya, banyak dari petugas haji hanya mengikuti diklat singkat selama tiga hingga lima hari, tanpa pendalaman lapangan. Bahkan, ia menyoroti fakta bahwa beberapa petugas justru tiba di Arab Saudi setelah jamaah lebih dulu tiba.
Ia juga menilai, tidak semua petugas memiliki kemampuan dasar yang semestinya dimiliki, seperti bahasa Arab, pemahaman teknis tugas di lapangan, serta disiplin waktu dan lokasi.
Selly bahkan mendorong ke depan adanya penggunaan teknologi geo-tagging dan aplikasi pelaporan berkala agar kinerja petugas bisa terpantau secara real-time. Selly lalu menekankan bahwa kualitas petugas haji akan berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah.
(yoa/dal)
