Toba Pulp Respons Bobby Nasution soal Rekomendasi Tutup Perusahaan

Jakarta, CNN Indonesia --

PT Toba Pulp Lestari (TPL) merespons rekomendasi Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution untuk menutup operasional perseroan.

Bobby mengeluarkan rekomendasi itu menyusul konflik agraria yang terus berlarut antara perusahaan dan masyarakat adat di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Corporate Secretary Anwar Lawden mengatakan rekomendasi penutupan disampaikan oleh Bobby setelah ada aksi unjuk rasa masyarakat sekitar.

"Rencana rekomendasi muncul setelah adanya aksi unjuk rasa oleh Sekretariat Bersama Gerakan Ekumenis (Keadilan Ekologi Sumatera Utara) pada tanggal 10 November 2025 yang dipimpin oleh Pastor W. Sitanggang (JPIC Kapusin), Pdt Amin Amir Zaitun Sihite (HKBP), Delima Silalahi, dan Jhontoni Tarihoran (AMAN)," ujar Anwar dalam keterbukaan informasi yang dikutip Selasa (2/12).

Rekomendasi tersebut disampaikan Bobby usai bertemu dengan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11).

Namun, perseroan menyebutkan belum menerima surat tersebut dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Perseroan belum menerima salinan rekomendasi tersebut karena masih berupa rencana yang akan disusun setelah Gubernur menyelesaikan proses evaluasi operasional Perseroan di sejumlah kabupaten tempat Perseroan beroperasi," ujar Anwar.

Selain itu, perseroan mengaku belum mengetahui ruang lingkup rekomendasi penutupan apakah untuk seluruh kegiatan usaha atau hanya sebagian. Namun, perseroan telah berupaya agar bisa melakukan dialog langsung dengan Bobby.

"Perseroan telah mengirim surat untuk melakukan audiensi kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menjelaskan posisi Perseroan," tegasnya.

Selanjutnya, ia juga membantah terkait dengan isu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasi perseroan. Menurut Anwar, perusahaan telah mengikuti aturan dalam seluruh kegiatannya.

"Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang," pungkas Anwar.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)