Lee Jae Myung menjadi kandidat kuat Presiden Korea Selatan berikutnya. (Foto: X)
SEOUL - Pemerintah Korea Selatan telah menyetujui tanggal 3 Juni sebagai tanggal pemilihan presiden dadakan, menyusul pemecatan Yoon Suk Yeol dari jabatannya pekan lalu. Kabinet menyetujui tanggal tersebut pada Selasa, (8/4/2025) setelah berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum karena mereka perlu menyetujui hari libur umum untuk pemilihan umum.
Yoon diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar tugas resminya dengan mengeluarkan dekrit darurat militer pada 3 Desember dan memobilisasi pasukan dalam upaya menghentikan proses parlemen.
Kekacauan Politik
Undang-undang Korea Selatan mengharuskan diadakannya pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari jika jabatan tersebut kosong.
Korea Selatan telah menghadapi kekacauan politik selama berbulan-bulan sejak Yoon mengejutkan negara tersebut dengan mengumumkan darurat militer, yang memicu pemakzulannya oleh parlemen dan pemakzulan pemimpin sementara Perdana Menteri Han Duck-soo.
Pemakzulan Han kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan ia akan terus menjabat sebagai presiden sementara hingga pemilihan umum.
Kekosongan kekuasaan di puncak pemerintahan Korea Selatan telah membayangi upaya Seoul untuk berurusan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada saat tarif AS meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat di ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut.
