3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Papua Nugini menjadi salah satu negara yang menolak Deklarasi New York Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.
Dari 142 negara yang mendukung deklarasi, hanya 10 negara yang menolak. Sementara itu, 12 negara lainnya abstain.
Negara yang menolak antara lain Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Argentina, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan negara yang abstain, yakni Albania, Kamerun, Ekuador, Kongo, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, dan Republik Ceko.
Deklarasi yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi ini memuat peta jalan komprehensif di Palestina, yang meliputi gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, serta penarikan penuh pasukan Israel.
Deklarasi ini juga merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, serta menjamin keamanan kedua pihak.
Kenapa Papua Nugini menolak mendukung pembentukan negara Palestina?
Menurut pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson, negara Kepulauan Pasifik seperti Papua Nugini tidak mendukung Palestina, dan sebaliknya sangat mendukung Israel, karena mereka melihat orang-orang Yahudi sebagai "manusia yang dipilih Tuhan."
Pandangan tersebut umumnya tertanam di antara pengikut aliran Kristen Evangelis. Ian menjelaskan, bagi penganut aliran ini, Israel dipandang sebagai "tanah suci."
"Jadi mendukung Israel disamakan dengan melindungi tanah suci. Ini berpengaruh pada tingkat pemerintahan," kata Ian kepada CNNIndonesia.com dalam wawancara pada 13 Mei 2024 lalu.
Ian juga menuturkan negara Kepulauan Pasifik berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Negeri Zionis. Akibatnya, keputusan apa pun yang diambil Washington akan diikuti oleh negara-negara kecil itu.
Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, juga mengatakan posisi negara Pasifik terkait konflik Israel-Palestina sangat bergantung pada Washington.
Menurut Yon, negara-negara tersebut akan mengikuti langkah AS karena punya hubungan politik yang begitu erat. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan ekonomi "secara khusus" dengan Israel sehingga tak mungkin mengambil posisi yang merugikan Tel Aviv.
"Sehingga otomatis mereka mendukung Israel dan menolak Palestina," kata Yon kepada CNNIndonesia.com, 13 Mei 2024.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, juga memberikan pengamatan serupa. Rezasyah berujar negara-negara di Pasifik merupakan kelompok negara yang loyal pada AS, Inggris, serta Australia.
Mereka menerima bantuan ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan yang luar biasa dari negara-negara besar tersebut.
"Empat negara di Pasifik Selatan tersebut juga secara khusus diawasi Amerika Serikat, agar tidak masuk dalam wilayah pengaruh China, yang saat ini marak memperkenalkan paket ekonomi yang sangat menggiurkan," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com.
Jika ditelusuri ke belakang, sikap Papua Nugini dan negara-negara Pasifik seperti Nauru, Mikronesia, Palau, dan Tonga terhadap Palestina sebetulnya konsisten dengan sikapnya di tiap pemungutan suara PBB.
Pada September 2024, misalnya, Papua Nugini dan berbagai negara Pasifik menolak ultimatum resolusi Majelis Umum PBB soal pendudukan Negeri Zionis di Palestina.
Pada Mei 2024, mereka juga menolak resolusi Majelis Umum PBB yang mendorong Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali keanggotaan Palestina di PBB.
(blq/dna/rds)
