Apindo Soal Pelonggaran TKDN: Jangan Dibuka Keseluruhan

Jakarta, CNN Indonesia --

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons rencana pemerintah untuk melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Aturan TKDN kerap dianggap menghalangi perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Adhi Lukman mengatakan pihaknya mengapresiasi arahan Prabowo tersebut untuk mempermudah gerak pengusaha. Namun, APINDO tak ingin TKDN dilonggarkan sepenuhnya.

Pelonggaran TKDN katanya harus mempertimbangkan kondisi dalam negeri.

"Intinya bukan dibuka secara keseluruhan. Tentunya kita perlu memikirkan industri dalam negeri. Tentunya perlu dibuat road map yang jelas kapan sampai tahun berapa atau berapa tahun ke depan harus bisa mandiri," katanya di sela-sela Halal Bihalal di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4).

Alih-alih membuat TKDN lebih fleksibel, APINDO menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan produk dalam negeri. Dengan begitu, pelaku usaha akan terdorong untuk berlomba-lomba memanfaatkan potensi dalam negeri.

Ia mencontohkan industri susu di mana saat ini 20 persen berasal dari dalam negeri, dan 80 persen dari impor. Jika peternak susu domestik nantinya bisa meningkatkan produksi, sambungnya, maka industri dalam negeri bisa menyerap semaksimal mungkin.

"Bagi industri yang menyerap lokal ini kita berharap bisa diberikan insentif. Nanti kita insentifnya pikirkan apakah itu berupa fiskal atau berupa kemudahan peridinin dan lain sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pelonggaran TKDN. Hal itu dia sampaikan setelah Indonesia dihantam tarif dagang 32 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dalam proses lobi tarif, Indonesia menyiapkan sejumlah opsi pelonggaran aturan. Salah satunya tawaran mengurangi syarat TKDN untuk perusahaan-perusahaan teknologi informasi AS.

Prabowo mengatakan ia sebenarnya sudah memberi instruksi khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengkaji ulang TKDN. Meski aturan ini menjadi bentuk nasionalisme, Prabowo tetap meminta harus realistis.

"Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif," kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).

(fby/asa)

[Gambas:Video CNN]