8 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2026) dalam sidang paripurna DPR RI yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2025.
Dalam pemaparannya, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8%, dengan inflasi diperkirakan berada pada kisaran 1,5-3,5%. Nilai tukar rupiah diprediksi berada pada level Rp16.500-16.900 per dolar AS, sementara suku bunga SBN diproyeksikan sebesar 6,6-7,2%.
Untuk sektor energi, pemerintah menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran US$60-80 per barel, dengan target lifting minyak bumi sebesar 600-605 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 953-1017 ribu barel setara per hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Postur APBN 2026 diperkirakan mencakup pendapatan negara sebesar 11,7-12,2% dari PDB, belanja negara 14,19-14,75% dari PDB, dan defisit APBN 2,48-2,53% dari PDB.
Sementara untuk target kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5-7,5%, tingkat pengangguran 4,44-4,96%, gini rasio 0,377-0,380, dan Indeks Modal Manusia 0,57.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti beberapa hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global. Dan memperhadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis, yang sesungguhnya berlawanan dengan prisip dan komitmen dari kerjasama perdagangan regional dan global yang mutualistik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5).
Ia melanjutkan, pemerintah perlu menggalang dukungan dari organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang kerap dibalas dengan retaliasi.
Said juga mengkhawatirkan adanya tantangan shortfall pajak pada 2025 yang kemungkinan akan berlanjut pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya harga komoditas ekspor, menurunnya sejumlah pabrikan, dan turunnya tingkat konsumsi rumah tangga.
"Oleh sebab itu pemerintah perlu memikirkan target pendapatan negara yang realistis-optimistis. Untuk itu diperlukan kebijakan ekstensifikasi perpajakan, setidaknya dari sisi cukai, tarif minerba, dan sektor digital," kata dia.
Dirinya juga menekankan pentingnya akselerasi program ketahanan pangan dan energi. Ia menilai program redistribusi lahan 4,5 juta hektar bagi petani dan perkebunan rakyat perlu dilanjutkan, termasuk penyiapan tenaga kerja terampil pedesaan dan dukungan teknologi terapan untuk sektor pertanian.
Di sektor energi, Said menyoroti pentingnya melanjutkan pembangunan lima kilang minyak bumi, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat. Ia juga mendorong agar kontribusi program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) memiliki porsi yang lebih besar dalam produksi dan konsumsi energi nasional.
Perhatian lain yang disoroti adalah pelemahan sektor industri yang menurutnya berdampak pada turunnya jumlah kelas menengah. Mengutip data BPS, terlihat adanya penurunan kelas dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, yang berarti sekitar 9,48 juta orang turun kasta dari kelas menengah.
"Pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal," tegasnya.
Said juga mengingatkan pemerintah untuk menetapkan target yang lebih progresif dalam mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial. Menurutnya, target pengangguran sebesar 4,44-4,96% dan gini rasio 0,377-0,380 untuk 2026 belum menunjukkan adanya perbaikan signifikan dari kondisi saat ini.
Ia berharap agar kebijakan fiskal 2026 tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga lebih progresif dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial secara nyata.
(rir)
