BRIN Rayu Sri Mulyani Agar Bisa Ambil Alih Aset Nuklir BUMN

9 hours ago 2

CNN Indonesia

Jumat, 16 Mei 2025 16:45 WIB

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko Kemenkeu belum merestui pengalihan aset BUMN Nuklir Inuki ke BRIN karena ada potensi kerugian negara. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko Kemenkeu belum merestui pengalihan aset BUMN Nuklir Inuki ke BRIN karena ada potensi kerugian negara. (Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang merayu Menteri Keuangan Sri Mulyani agar bisa mengambil alih aset BUMN PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau Inuki.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan pihaknya telah berkomitmen mengambil alih aset Inuki dengan menanggung biaya dekontaminasi dan pelimbahan Rp70 miliar. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merestui hal itu.

"Sehingga itu sebabnya kami belum bisa menindaklanjuti. Meskipun secara informal, sebenarnya saya terus melakukan pendekatan ke Bu Sri Mulyani, Pak dan ke Pak Dirjen bagaimana ini. Karena kita enggak bisa berlama-lama," kata Handoko pada rapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Handoko menjelaskan Kemenkeu belum merestui karena ada potensi kerugian negara. Hibah aset dari Inuki hanya senilai Rp20,9 miliar, termasuk aset berupa gedung senilai Rp11 miliar.

Sementara itu, BRIN harus melakukan dekontaminasi dan pengolahan limbah nuklir di aset-aset itu. Total biaya yang diperlukan mencapai Rp70 miliar.

Handoko mengatakan ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan dalam pengalihan aset. Misalnya, memisahkan biaya dekontaminasi.

"Justru itu kami melakukan pendekatan, Pak, bagaimana supaya ini bisa dilakukan. Apa pun, ya misalnya bisa dikurangi atau bagaimana, atau dekontaminasi kami pisahkan misalnya," ujarnya.

Ketua Komisi XII Bambang Patijaya mendukung upaya BRIN menuntaskan sengketa ini. Dia meminta Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menengahi dua pihak agar permasalahan segera selesai.

"Ini paling lambat 26 Mei kita sudah clear-lah ini masalah. Saya pikir kita percepatan saja ya. Bisa, Pak?" tanya Bambang.

"Kita upayakan, Pak, karena ini kan juga dengan Bu Menkeu dan Pak Presiden juga," jawab Handoko.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/pta)

Read Entire Article
Sinar Berita| Sulawesi | Zona Local | Kabar Kalimantan |