Ciptakan Lapangan Kerja, Hilirisasi Jadi Prioritas Lintas Sektor (Foto: Freepik)
JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyerukan agar hilirisasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional. Semua anak bangsa harus punya perspektif yang sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia,” katanya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
1. Kebijakan Hilirisasi
Dia menegaskan, kebijakan hilirisasi telah memiliki dasar hukum kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, yang kemudian diperkuat lewat revisi UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah.
Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.Kebijakan hilirisasi ini dinilai berhasil menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.
Saat ini, pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama. Di antaranya, nikel yang diproyeksikan memberi kontribusi signifikan, 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai USD15,8 miliar pada tahun 2030. Komoditas lain seperti kelapa sawit juga menjadi pilar penting dalam strategi hilirisasi.
