BPOM saat rapat dengan DPR RI (foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mencurahkan keluhan kepada Komisi IX DPR RI lantaran pihaknya tak dilibatkan, dalam beberapa hal untuk ikut andil dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Padahal, kata dia, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan untuk menjalankan dan mengawasi MBG. Tercatat, ada 13 poin yang tercantum dalam memorendum of understanding (MoU).
"Namun kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala, contohnya tentang pelibatan kami. Itu kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan," kata Ikrar dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Taruna lantas mencontohkan hal yang konkret jika BPOM tidak dilibatkan dalam hal penyiapan pangan untuk program MBG ini. Padahal, kata dia, BPOM punya tenaga atau personel yang memiliki keahlian untuk itu.
"Selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kita tidak (dilibatkan) dalam hal ini sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujarnya.
Ia menyadari, BPOM tak punya kewenangan dalam menjalankan MBG, namun jika dilibatkan pasti akan turun tangan.
"Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan dalam hal itu. Apa yang kami dilibatkan? Dilibatkan dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kan harus dilibatkan seharusnya," tuturnya.
