3 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyampaikan jasa-jasa Presiden ke-2 RI Soeharto sehingga dinilai pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Fadli mengatakan Soeharto banyak berperan dalam sejumlah operasi militer besar di Indonesia.
"Perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat ya," kata Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Fadli mengatakan Soeharto juga berhasil menghentikan pemberontakan G30 September 1965 yang disebut Fadli sebagai pemberontakan PKI.
"Dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI," katanya.
Selain itu, Soeharto juga berperan besar terhadap pembangunan Indonesia. Ia menyebut Soeharto berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Fadli mengatakan pada saat mengambil tampuk kepemimpinan, inflasi juga sangat parah mencapai 600 persen.
"Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa," ucap dia.
Gelombang penolakan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional
Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dari Presiden ke-8 Prabowo Subianto hari ini, Senin (10/11) bertepatan pada Hari Pahlawan Nasional.
Presiden Prabowo menyerahkan langsung secara simbolis gelar pahlawan nasional ini ke putra ke-3 Soeharto, Bambang Trihatmodjo.
Namun, penyematan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menuai pro dan kontra di masyarakat . Hal ini disebabkan dengan adanya dugaan pelanggaran HAM berat, otoritarianisme, dan dugaan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa pemerintahan Soeharto.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyatakan usulan itu merupakan sebuah langkah yang mengecewakan.
Tidak hanya itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus juga menolak usulan ini. Ia menjelaskan banyak ulama pesantren dan NU diperlakukan tidak adil selama masa pemerintahan Soeharto.
"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," kata Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dilansir dari NU Online, Minggu (9/11).
Dalam menanggapi hal ini, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan pro kontra terhadap suatu isu merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berdemokrasi.
Ia mengajak seluruh pihak untuk memandang suatu hal dari segi positifnya.
"Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan," ucap Pras di Istana Kepresidenan, Jumat (7/11).
(mnf/nat/isn)
