Kronologi Ramai Video Prabowo di Bioskop hingga Kini Tak Tayang Lagi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemutaran video kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto di bioskop menjadi bahan perbincangan netizen hingga viral di media sosial. Video tersebut disorot karena muncul di layar bioskop beberapa saat sebelum film diputar.

Kemunculan video itu disadari oleh sejumlah orang yang menonton film di bioskop pekan lalu. Topik itu kemudian menjadi buah bibir karena sejumlah netizen menyebarkannya di internet.

Perbincangan tentang pemutaran itu meluas hingga memicu perdebatan. Pemerintah ikut buka suara, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Cinema XXI selaku jaringan bioskop yang memutar video kinerja kabinet Prabowo-Gibran kemudian turut merespons keramaian tersebut. Jaringan itu menjelaskan latar belakang di balik pemutaran video sekaligus status penayangannya di bioskop.

Berikut kronologi video Prabowo di bioskop viral hingga kini tak tayang lagi.

[Gambas:Video CNN]

Awal mula viral

Keriuhan bermula saat sejumlah orang melihat video tersebut ketika mereka menonton film di bioskop pekan lalu. Video itu muncul setelah slot trailer film baru hingga iklan komersial lainnya.

Menurut video yang beredar di dunia maya, iklan itu menampilkan cuplikan program dari kabinet Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

Video itu juga memamerkan capaian berbagai program prioritas, seperti 21,7 juta ton total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 dan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Respons istana

Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi hingga Kepala PCO Hasan Nasbi kemudian buka suara tentang pemutaran video tersebut. Hasan Nasbi menjelaskan pemutaran itu merupakan bagian dari sosialisasi pemerintah kepada rakyat.

Ia memastikan iklan layanan masyarakat (ILM) itu diputar dalam waktu yang memang disediakan pihak bioskop. Selain itu, Hasan mengklaim kerja sama ini tidak mengeluarkan biaya.

"Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden enggak boleh," ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (14/9).

"Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yg dikerjakan oleh pemerintah. Agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah," tuturnya.

Lanjut ke sebelah...