ASDP akan menindaklanjuti rencana integrasi sistem reservasi Ferizy dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.. (Foto: Okezone,com/ASDP)
JAKARTA – Isu manifest penumpang kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah insiden kapal tenggelam di Indonesia. Dalam banyak kasus, proses pencarian korban kerap terkendala oleh data penumpang yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kapasitas kapal.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan bahwa ASDP akan menindaklanjuti rencana integrasi sistem reservasi Ferizy dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.
Namun demikian, ia menekankan bahwa sesuai regulasi yang berlaku, validasi manifest dan pengawasan di lapangan tetap menjadi kewenangan regulator, yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
“ASDP mendukung penuh langkah-langkah pengawasan tersebut dan siap meningkatkan akurasi serta transparansi data yang dikelola,” ujar Heru, Selasa (29/7/2025).
ASDP Gandeng KPK
Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan kick-off meeting antara jajaran Direksi ASDP dan tim dari Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK yang berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.
Momentum penting ini untuk mempercepat langkah-langkah pencegahan korupsi secara menyeluruh, melalui evaluasi sistem dan penguatan integritas individu.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menekankan bahwa sinergi antara KPK dan BUMN menjadi strategi prioritas KPK dalam periode kepemimpinan 2024–2029.
“Bukan hanya soal perbaikan sistem, tetapi juga penanaman nilai-nilai integritas yang kuat di tubuh organisasi,” ujarnya.
Aminuddin menjelaskan bahwa sistem yang kuat dan akuntabel menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KPK mendorong agar setiap BUMN mampu mengenali celah-celah dalam sistem yang selama ini rawan disalahgunakan, dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap potensi kelemahan tersebut.
Pencegahan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang, termasuk mitigasi risiko dan antisipasi terhadap residu praktik korupsi.
KPK juga mengapresiasi sikap terbuka dan respons positif dari manajemen ASDP dalam menerima masukan serta menjalankan proses perbaikan sistem secara menyeluruh. Menurut KPK, keberhasilan upaya pencegahan ini sangat bergantung pada sejauh mana BUMN memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan setiap rekomendasi yang diberikan.
Dalam sesi diskusi, KPK menyampaikan beberapa fokus area perbaikan yang relevan di lingkungan ASDP. Mulai dari penguatan sistem pengadaan kapal, peningkatan tata kelola manajemen kapal berbasis digital, hingga pentingnya integrasi data manifest penumpang yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan agar ASDP mampu membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan antikorupsi.
