Menghilang saat Hendak Dieksekusi, Kejati Sumbar Tangkap 2 Terpidana Kasus Pencurian dan Perkebunan Ilegal

PADANG, METRO—Tim Tangkap Buronan (Tabur) Burung Hantu Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Kejati Sumbar) menangkap dua buronan yang sudah berstatus terpidana kasus perkebunan tanpa izin di kawasan hutan dan kasus pencurian di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam operasi yang berlangsung pada Rabu (20/5), dua orang terpidana yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Pasbar berhasil diamankan Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat. Keduanya selanjutnya dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukumannya.

Asisten Intelijen Kejati Sumbar Efendri Eka Saputra mengaakan, salah satu DPO merupakan terpidana kasus kegiatan perkebu­nan tanpa perizinan berusaha di dalam kawasan hutan. Kasus tersebut sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan.

“Terpidana pertama yang diamankan yakni Ma­ri Ufri alias Oyong. Ia ditangkap sekitar pukul 14.45 WIB di Nagari Sasak. Mari Ufri merupakan terpidana perkara pencurian yang sebelumnya sempat diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat (PN Pasbar) pada sidang putusan 28 Januari 2021,” kata Efendi, Kamis (21/5).

Namun, kata Efendi, Jak­sa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 592 K/Pid/2021 tanggal 15 Maret 2021 akhirnya menyatakan Mari Ufri terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun.

“Saat putusan hendak dieksekusi, terpidana diketahui menghilang dan tidak lagi ditemukan kebera­daan­nya. Kondisi itu membuat Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memasukkan namanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” jelas Efendi.

Beberapa jam setelah penangkapan pertama, ka­ta Efendi, Tim Tabur me­nangkap terpidana lainnya, yakni Afdi Fitra. Ia merupakan terpidana dalam perkara kegiatan perkebunan tanpa perizinan be­ru­saha di dalam kawasan hutan.

“Terpidana sebelumnya bersama dua pelaku lain diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada sidang putusan tanggal 2 Maret 2022. Da­lam perkara tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 6706.K/Pid.Sus-LH/2022 tanggal 28 Juni 2022 menguatkan putusan tersebut,” tegas Efendi.

Efendi menambahkan, meski putusan telah ber­ke­kuatan hukum tetap, terpidana justru menghilang saat hendak dieksekusi. Akibatnya, Kejari Pasbar menetapkan Afdi sebagai buronan atau DPO.

“Keberhasilan penang­kapan kedua terpidana disebut tidak terlepas dari pemantauan intensif yang dilakukan jajaran Kejati Sumbar. Tim intelijen terus menelusuri informasi terkait keberadaan para buronan hingga akhirnya memperoleh titik lokasi persembunyian mereka di wilayah Nagari Sasak,” tutur dia.

Setelah informasi dinilai akurat, kata Efendi, tim bergerak cepat dari Pa­dang menuju lokasi target. Operasi dilakukan secara terukur dan persuasif sehingga seluruh terpidana berhasil diamankan tanpa perlawanan.

“Usai diamankan, kedua terpidana langsung di­bawa menuju Lembaga Pemasyarakatan Pasaman Barat guna menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan yang telah ber­ke­kuatan hukum tetap,” jelasnya.

Asintel Kejati Sumbar, Efendri Eka Putra menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan terhadap para buro­nan yang mencoba meng­­hin­dari pelaksanaan putusan pengadilan.

“Ini merupakan perwujudan komitmen Kejaksaan dalam menindaklanjuti pro­­ses penegakan hukum terhadap para buronan yang masih berupaya meng­­hindari pelaksanaan putusan maupun proses hukum yang berlaku. Penangkapan dilakukan secara persuasif hingga semua terpidana dapat diamankan tanpa perlawanan,” katanya.

Kejati Sumbar, tegas Efendi, akan terus melakukan upaya penangkapan buronan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Selain itu, Kejati Sumbar juga mengingatkan seluruh DPO lainnya agar segera menyerahkan diri.

“Tidak ada tempat aman­ bagi para buronan untuk bersembunyi dari proses hukum. Seluruh pihak yang telah diputus bersalah diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya. (*)