5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memanggil empat perusahaan transportasi online, yaitu GoTo, Grab, Maxim, dan inDrive, menjelang aksi mogok kerja 25 ribu orang pengemudi ojek online (driver ojol).
Dudy mengundang perwakilan empat perusahaan itu untuk makan siang di Jakarta Pusat. Dudy juga mengundang sejumlah media massa untuk menyaksikan pertemuan itu.
Hadir dalam pertemuan itu Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Catherine Hindra Sutjahyo, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy, Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf, dan Business Development Representative inDrive Ryan Rwanda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan diawali dengan makan siang bersama. Setelah itu, Dudy memanggil para petinggi perusahaan itu untuk ditanya di hadapan media massa.
"Apa benar ada potongan komisi lebih dari 20 persen?" kata Dudy membuka diskusi di Aroem Resto & Cafe Jakarta, Senin (19/5).
Catherine menjelaskan GoTo menetapkan tarif sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022. Setiap biaya perjalanan dibagi 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen untuk perusahaan.
Dia menilai sering ada salah kaprah karena biaya layanan aplikasi juga dimasukkan dalam menghitung jatah driver ojol. Padahal, biaya layanan aplikasi bukan bagian dari pendapatan driver ojol.
"Biaya jasa aplikasi ini kembali lagi, tidak dipotong dari pendapatan mitra driver, tapi dari konsumen langsung kepada aplikator," ucap Catherine.
Tirza dari Grab menyampaikan hal serupa. Dia menyebut potongan seolah-olah lebih dari 20 persen karena meliputi biaya layanan aplikasi.
Dia mencontohkan sebuah perjalanan dengan tarif Rp10 ribu. Pengemudi ojol akan mendapatkan Rp8.000, sisanya diambil perusahaan. Perusahaan juga menarik biaya layanan aplikasi, misalnya Rp2.000, ke pengguna.
"Itu yang sering salah kaprah, sedangkan apapun yang terjadi di sisi pengguna, bagian mitra pengemudi yang Rp8.000 tadi itu tidak akan disentuh, bahkan kalau ada promo," ucap Tirza.
Diskusi berjalan sekitar 2 jam. Dudy banyak bertanya tanggapan perusahaan tentang tuntutan-tuntutan ojol yang akan disampaikan pada aksi mogok besok.
Selain soal potongan, dia juga bertanya soal status kepegawaian ojol hingga diskon besar-besaran yang disebut merugikan driver ojol.
Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia akan berunjuk rasa besar besaran dan mematikan seluruh layanan aplikasi ojol, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), selama 24 jam penuh pada Selasa (20/5) besok.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi pemerintah.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan aksi akan disertai dengan penghentian layanan transportasi penumpang, pemesanan makanan, dan pengiriman barang mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari 25 ribu pengemudi ojol dari berbagai penjuru kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera yang telah masuk wilayah Jakarta secara bertahap. Para peserta aksi kini sudah mulai berkumpul di sejumlah basecamp komunitas ojol di lima wilayah Jakarta.
Raden Igun menjelaskan pelumpuhan layanan akan dilakukan secara massal dengan cara mematikan aplikasi mitra pengemudi sepanjang hari. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol pada hari tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan.
"Kamu mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol R2 dan R4 sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama," tulis Raden Igun dalam keterangan resmi kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).
Ia menegaskan aksi unjuk rasa akan dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai, dengan sasaran utama antara lain Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikator, serta lokasi-lokasi lain yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.
"Massa ojol Garda R2 gabungan R4 akan menyebar ke seluruh wilayah kota Jakarta secara masif mencari lokasi-lokasi berkaitan dengan tempat layanan perusahaan aplikasi," jelasnya.
Dalam aksinya, para pengemudi membawa lima tuntutan. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua, mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Keempat, meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
Kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Lebih lanjut, Garda Indonesia menyampaikan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas menindak pelanggaran regulasi oleh aplikator sejak 2022.
"Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh pemerintah maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pengemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras aksinya," ungkap Raden Igun.
(dhf/agt)
