MenLH: Harus Ada yang Tanggung Jawab atas Kerusakan Batang Toru

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan melihat langsung tingkat kerusakan kawasan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut).

Kerusakan lingkungan ekosistem itu menjadi perhatian seiring bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di kawasan tersebut pada akhir November 2025 lalu. Selain di Sumut, bencana serupa juga terjadi di dua provinsi lain di Pulau Sumatra pada waktu yang sama yakni di Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.

Menurut Hanif, terkait ekosistem Batang Toru, harus ada yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di sana.

"Insyaallah hari Kamis (4/12) besok saya akan langsung turun ke lapangan untuk melihat Batang Toru itu seperti apa kerusakannya. Harus ada yang bertanggung jawab atas kerusakan ini," kata Hanif saat berbicara dalam Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (2/12).

Ia mengatakan khusus di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dengan luas area 340 ribu hektare, memiliki karakter lanskap yang cukup menarik berbentuk huruf V.

Wilayah-wilayah seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan berada di tengah DAS berbentuk V tersebut.

"Kita dapat bayangkan apa yang terjadi kalau di lereng-lerengnya tidak ada lagi hutan yang menyangga kehidupan di Batang Toru tersebut. Dan ini lah yang terjadi," kata Hanif.

Ia mengatakan bagian hulu DAS Batang Toru kini telah menjadi area budi daya tanaman kering dan basah, yang seharusnya di sana berbentuk hutan. Adapun kapasitas hutan di DAS tersebut hanya tersisa 38 persen di bagian hilir, sehingga tidak berpengaruh banyak pada saat hujan turun di angka 300 milimeter (mm) pada 24-25 Oktober 2025.

Lebih lanjut ia mengatakan hal itu diperparah aktivitas pembukaan lahan untuk kegiatan pembangkit listrik tenaga air, hutan tanaman industri, juga perkebunan kelapa sawit, yang kemudian menurunkan gelondongan-gelondongan kayu yang cukup besar.

Seperti diketahui, telah terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.

Berdasarkan data yang Kementerian Lingkungan Hidup miliki, curah hujan di Sumut mencapai 300-400 milimeter (mm) per hari. Artinya, setiap 1 meter persegi (m2) ada 0,3-0,4 mm kubik air hujan turun di hari sebelum terjadinya bencana, yang berarti memang sudah masuk kategori ekstrem, kata Hanif.

Sedangkan untuk Sibolga dengan DAS yang tidak terlalu luas tetapi, ia mengatakan juga termasuk area rawan bencana. Curah hujan di wilayah itu lebih dari 300 mm pada hari yang sama, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor dan menyebabkan jatuhnya puluhan korban jiwa.

Sementara itu untuk Aceh, menurut Hanif, curah hujan mencapai 303 mm pada 24-25 Oktober lalu lebih besar dibandingkan Sumut, namun karena lanskapnya luas maka pengaruh rusaknya tidak terlalu berat. Tetap juga menimbulkan korban yang begitu besar.

Dengan lanskap 3,3 juta hektare, ia mengatakan hari itu ada 9,7 miliar kubik air yang turun ke Aceh, sehingga membuat provinsi itu runtuh.

Adapun Sumbar, lanjutnya, dengan lanskap yang lebih pendek dibandingkan Aceh, korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi cukup besar. Curah hujan ketika itu lebih dari 300 mm bahkan mendekati 400 mm.

"Kita masih sibuk melakukan langkah mitigasi, sementara di depan mata kita, bencana hidrometeorologi harus kita adaptasi dengan sangat serius," ujar dia.

Pemulihan hutan

Menurut dia, butuh sekitar 5-10 tahun untuk memulihkan kapasitas hutan. Karena itu, melalui Innovation and Technology Fund (ITF) yang merupakan mekanisme pendanaan untuk mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi, diharapkan dapat berperan dalam menyiapkan skema adaptasi iklim ketika menghadap bencana hidrometeorologi.

"Hari ini dan seterusnya, sesuai ramalan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), maka curah hujan relatif tinggi akan tetap terus berdatangan. Mari kita segera rumuskan langkah-langkah adaptasi yang (membuat kita) tidak mengorbankan lagi orang-orang tak mampu, tak berdaya, di negara kita ini, karena keteledoran kita bersama," kata Hanif.

(antara/kid)