Politikus PDIP Sebut Amnesti Hasto Tak Ubah Sikap Partai ke Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus PDIP, Guntur Romli menyebut bahwa amnesti kepada Hasto Kristiyanto tak mengubah sikap PDIP sejak awal kepada pemerintah. Guntur Romli mengatakan PDIP akan menjadi partai penyeimbang.

Dengan posisi itu, kata Guntur Romli, PDIP bukan bagian dari koalisi maupun oposisi sebab Indonesia menurutnya tak menganut dua sistem tersebut.

"Dari awal posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, tidak bagian koalisi dan juga tidak bisa menjadi oposisi, karena Ibu Megawati konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tak mengenal oposisi dan koalisi," kata Guntur Romli dalam keterangannya, Minggu (3/8).

Dia bahkan menyebut sikap partainya itu telah diputuskan dan tertuang dalam rekomendasi Rakernas V pada 2024 lalu. Dan hal itu tak berubah meski Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Meski Mas Hasto dapat amnesti posisi PDI Perjuangan tetap tidak berubah," katanya.

Guntur menyebut Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri bukan pemimpin transaksional. Menurut dia, PDIP akan terus mendukung program pemerintah yang pro terhadap masyarakat.

Sebaliknya ia mengatakan, Megawati tak akan segan mengkritik program pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

"Kalaupun mendukung program pemerintah Presiden Prabowo, Ketua Umun kami Ibu Megawati memberikan syarat program yang pro rakyat, kalau tidak akan tetap melakukan kritik," katanya.

PDIP menegaskan sikap partainya dalam Kongres V PDIP di Bali, Sabtu (2/8). Megawati menyebut partainya tidak memosisikan diri sebagai oposisi pemerintahan, melainkan sebagai partai penyeimbang.

Menurut dia, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan. Melainkan, soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Soekarno.

"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.

(thr/end)

[Gambas:Video CNN]