2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak pekan lalu.
Ribuan rumah warga rusak parah akibat banjir dan longsor di tiga wilayah tersebut. Bahkan, 507 orang masih dinyatakan hilang per Selasa (2/12) sore.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat korban tewas dari bencana itu bertambah menjadi 712 orang. Rinciannya, korban meninggal di Aceh 218 orang, korban meninggal di Sumut 301 orang, dan korban meninggal di Sumbar 193 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor di tiga wilayah tersebut mencapai Rp68,67 triliun.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menegaskan bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat jelas memberi tekanan pada kinerja ekonomi kuartal IV 2025. Ia menyinggung bagaimana sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup optimistis.
"Proyeksi optimistis pemerintah di kisaran 5,6 persen-5,7 persen menjadi sulit dipertahankan karena aktivitas produksi, mobilitas barang, dan pendapatan rumah tangga di wilayah terdampak terhenti mendadak," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com.
Rizal menyebut dampak dari bencana tersebut lebih bersifat gangguan sementara. Ia meyakini tidak ada perubahan arah fundamental ekonomi Indonesia.
Akan tetapi, ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran untuk segera bergerak menyelesaikan bencana tersebut. Pengaruh bencana ini terhadap laju perekonomian amat ditentukan dari kepedulian pemerintah terhadap kondisi di Pulau Sumatra.
"Seberapa besar koreksi pertumbuhan nanti sangat ditentukan oleh kecepatan negara memulihkan fungsi dasar ekonomi: membuka akses jalan, mengalirkan logistik, dan menjaga daya beli masyarakat di daerah yang terpukul," jelasnya.
"Respons pemerintah harus bekerja simultan dalam dua lapis waktu. Dalam jangka pendek, negara perlu mengamankan rantai logistik, memastikan suplai kebutuhan pokok, dan menggerakkan kembali konsumsi melalui program padat karya dan dukungan modal kerja bagi UMKM lokal yang rentan kolaps," saran Rizal.
Sedangkan dalam jangka panjang harus ada rekonstruksi dengan prinsip mitigasi. Rizal mencontohkan sejumlah solusi, seperti penguatan infrastruktur, perbaikan tata ruang, dan penataan ulang praktik pemanfaatan lahan di hulu agar risiko bencana tak menjadi siklus yang menggerus ekonomi setiap tahun.
Di luar bantuan kemanusiaan, Presiden Prabowo diminta memberikan skema stimulus untuk masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan langkah ini diperlukan demi menjaga keberlanjutan ekonomi, salah satunya dengan bantuan uang melalui skema transfer demi menahan penurunan konsumsi.
"Padat karya menjadi jembatan bagi pemulihan pendapatan, UMKM harus mendapat ruang bernapas melalui relaksasi kredit dan penundaan kewajiban. Sementara, sektor pertanian memerlukan subsidi input agar petani bisa kembali menanam tanpa menanggung beban awal yang berat. Dengan intervensi yang tepat dan cepat, potensi guncangan ekonomi dapat diredam dan proses pemulihan berjalan lebih terarah," tandasnya.
Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana membedah dampak dari kerugian bencana yang diklaim sedikitnya Rp60 triliun terhadap laju ekonomi Indonesia. Secara kasar, ia mengatakan setidaknya 1 persen dari angka Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB) akan tergerus.
Dengan kata lain, Andri menyebut bencana tersebut berpotensi menghapus sekurang-kurangnya 0,6 persen dari angka pertumbuhan ekonomi riil di kuartal IV 2025.
Ia lalu mengingatkan kelemahan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan acuan PDB. Hal tersebut pada akhirnya tidak bisa mendiskon hasil produksi terdahulu yang sekarang sudah hancur, termasuk karena bencana.
Andri mencontohkan soal bangunan atau hasil produksi yang dulu dibangun serta dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi. Ketika hal itu hancur karena bencana, justru tidak berarti akan dihilangkan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya.
"Angka pertumbuhan ekonomi bisa saja akan terlihat masih aman, walaupun dampak sesungguhnya jauh lebih besar. Dan dampak dari produksi yang lumpuh setelah bencana menjadi dampak jangka panjang yang akan sulit pulih tanpa segera diberikan bantuan yang intensif," ucap Andri.
"Sehingga di luar dampak angka pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomi keseluruhan dan kemanusiaannya sebenarnya jauh lebih besar yang tidak bisa ditangkap dari angka pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kita berbicara nyawa manusia. Hal tersebut tidak bisa dikuantifikasikan secara rupiah," tegasnya.
