Wamendagri Bima Arya (foto: dok Okezone)
MALANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mencermati kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memasukkan penanganan anak bermasalah ke barak militer atau TNI. Menurutnya, kebijakan itu seharusnya perlu dikaji dengan pakar dan ahli, sebelum merealisasikan.
"Jadi saran saja, disiapkan, di konsepkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya," ujar Bima Arya, saat di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).
Mantan Wali Kota Bogor ini berujar, kebijakan memasukkan anak bermasalah ke dalam barak TNI meskipun tujuannya mendidik , tapi perlu pengkajian pada pelaksanaannya.
"Catatannya adalah harus hati-hati, yang namanya mendidik itu bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi ada unsur psikologis dan kepribadian yang juga harus diperhatikan," ungkap dia.
Pola pendidikan kata Bima, harus mengedepankan pendekatan kekeluargaan, membangun interaksi antar peserta, pemerintah daerah selaku pemilik kebijakan, dan TNI selaku pihak yang bertugas menangani anak-anak tersebut.
"Betul-betul dimatangkan bagaimana konsepnya, unsur pendekatan yang sifatnya kekeluargaan. Selain melengkapi pembinaan disiplin itu tadi," kata dia.
