5 hours ago
4
GUNUNGSITOLI, METRO--Pernyataan Pemerintah Kota Gunungsitoli mengenai keberhasilan pembukaan lapangan kerja patut diapresiasi sebagai bentuk respons atas keresahan publik. Namun persoalan utama yang dipertanyakan masyarakat hari ini bukan sekadar adanya program, MoU, pelatihan, atau angka statistik di atas kertas, melainkan: apakah dampaknya benar-benar dirasakan luas oleh masyarakat?
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya.
Secara normatif, penjelasan yang disampaikan pemerintah memang terdengar baik. Ada pelatihan kerja, Bursa Kerja Khusus (BKK), program UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, hingga kenaikan UMK.
“Namun ketika berbicara tentang realitas sosial di lapangan, masyarakat justru masih melihat tingginya pengangguran, minimnya peluang kerja, rendahnya investasi riil, terbatasnya perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja, serta semakin banyak generasi muda yang memilih keluar daerah karena sulit mendapatkan pekerjaan di Kota Gunungsitoli.” Kata Bang Yusman Dawolo
Artinya, terdapat jarak yang cukup besar antara narasi birokrasi dan kenyataan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
1. Data Pengangguran 3,29 persen (%) Patut Dipertanyakan Objektivitasnya
Pemerintah menyampaikan bahwa 96,71 persen (%) masyarakat usia kerja telah bekerja. Namun jika kondisi itu benar-benar mencerminkan realitas ekonomi masyarakat, maka pertanyaannya sederhana:
“Mengapa keresahan tentang sulitnya pekerjaan begitu besar di tengah masyarakat? Dalam praktik statistik ketenagakerjaan di Indonesia, seseorang yang bekerja serabutan beberapa jam dalam seminggu sering kali sudah masuk kategori “bekerja”. Padahal secara ekonomi, mereka belum tentu memiliki pekerjaan layak, pendapatan tetap, maupun jaminan masa depan.” Jelas Bang YD
Karena itu, angka statistik tidak selalu menggambarkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
“Fakta sosial jauh lebih penting untuk dilihat, yaitu: masih banyak anak muda menganggur, banyak lulusan sekolah tidak terserap kerja, banyak masyarakat hidup dari pekerjaan tidak tetap, bahkan sebagian mulai terjebak masalah sosial akibat tekanan ekonomi.” Lanjutnya
Pemerintah karena itu tidak cukup hanya menyampaikan persentase angka. Pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka: “berapa pekerjaan tetap yang benar-benar tercipta?, sektor apa yang berkembang dan menyerap tenaga kerja?, investasi riil apa yang telah masuk?, berapa perusahaan baru yang berhasil dibuka?, serta berapa tenaga kerja lokal yang benar-benar terserap.” Tanya Bang YD
2 Langkah yang Dipaparkan Masih Sangat Kecil Dibanding Besarnya Masalah
Pemerintah menyebutkan pelatihan kerja bagi 350 peserta sebagai langkah konkret. Namun jika dilihat dari kebutuhan riil masyarakat, jumlah tersebut masih sangat kecil.
Di Kota Gunungsitoli terdapat sekitar 18 SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta. Jika rata-rata setiap sekolah meluluskan 100 siswa setiap tahun, maka terdapat sekitar 1.800 lulusan baru setiap tahun.
“Artinya, dalam lima tahun terakhir saja ada sekitar 9.000 lulusan baru. Jika diasumsikan hanya 10% yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, maka masih ada sekitar 8.100 anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Itu belum termasuk masyarakat yang pendidikannya hanya tamat SD dan SMP, yang jumlahnya jauh lebih besar dan juga membutuhkan akses pekerjaan.” Jelas Bang YD
Karena itu, keresahan masyarakat tentang minimnya lapangan kerja tidak boleh dianggap sepele. Beberapa tanggapan masyarakat di media sosial bahkan menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap keterbukaan kesempatan kerja.
Salah satu warga berinisial TW menyampaikan:
“Kalau pemerintah sudah serius membuka lapangan pekerjaan, saya rasa anak-anak Nias tidak perlu lagi pergi keluar daerah untuk mencari kerja.”
Sementara warga berinisial NL mengatakan:
“Pemerintah membuka lowongan kerja tapi tidak semua kalangan bisa masuk. Hanya orang-orang terdekat dan yang ada hubungan keluarga yang bisa masuk.”
Tentu pendapat tersebut adalah opini masyarakat. Namun pemerintah juga tidak boleh menutup mata bahwa persepsi seperti ini muncul karena masyarakat belum melihat sistem rekrutmen yang benar-benar transparan, terbuka, dan merata.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka rasa ketidakadilan sosial akan semakin tumbuh di tengah masyarakat.
3. Perlindungan Sosial Bukan Berarti Penciptaan Lapangan Kerja.
BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pedagang tentu merupakan langkah yang baik sebagai bentuk perlindungan sosial. Namun itu bukan solusi utama untuk mengatasi pengangguran.
Begitu juga kenaikan UMK. “Kenaikan UMK hanya berdampak bagi masyarakat yang sudah bekerja. Sementara persoalan terbesar hari ini justru masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Artinya, akar persoalan belum benar-benar terselesaikan.” Jelas Bang YD
4. Masyarakat Membutuhkan Terobosan Ekonomi Nyata
Masyarakat hari ini membutuhkan langkah yang lebih besar dan lebih nyata, bukan sekadar pendekatan administratif. ” Yang dibutuhkan masyarakat itu bagaimana masuknya investasi riil, pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, kawasan ekonomi produktif, hilirisasi hasil laut dan pertanian, kemudahan usaha, serta keberanian menciptakan proyek ekonomi yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja.” Saran Bang YD
Karena tanpa itu, pelatihan kerja hanya akan menghasilkan lulusan yang belum tentu siap kerja dan tidak ada juga kejelasan lapangan kerja untuk mereka. “Masyarakat tidak sedang meminta klarifikasi yang normatif, tapi melihat hasil yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika hanya sekedar MoU ataupun presentasi berdasarkan data dengan standar yang rendah atau tidak akurat.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah, “Apakah anak muda mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah pendapatan masyarakat meningkat secara layak? Apakah kemiskinan benar-benar menurun? Dan apakah rakyat merasa masa depan ekonominya semakin baik.” Kata Yusman
“Selama keresahan tentang pengangguran masih sangat terasa di tengah masyarakat, maka kritik, pertanyaan, dan koreksi publik adalah sesuatu yang wajar. Dan itu seharusnya dijawab dengan terobosan nyata yang berdampak langsung bagi rakyat, bukan hanya penjelasan pendekatan secara birokrasi,” tutup Bang YD. (*)
GUNUNGSITOLI, METRO–Pernyataan Pemerintah Kota Gunungsitoli mengenai keberhasilan pembukaan lapangan kerja patut diapresiasi sebagai bentuk respons atas keresahan publik. Namun persoalan utama yang dipertanyakan masyarakat hari ini bukan sekadar adanya program, MoU, pelatihan, atau angka statistik di atas kertas, melainkan: apakah dampaknya benar-benar dirasakan luas oleh masyarakat?
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya.
Secara normatif, penjelasan yang disampaikan pemerintah memang terdengar baik. Ada pelatihan kerja, Bursa Kerja Khusus (BKK), program UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, hingga kenaikan UMK.
“Namun ketika berbicara tentang realitas sosial di lapangan, masyarakat justru masih melihat tingginya pengangguran, minimnya peluang kerja, rendahnya investasi riil, terbatasnya perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja, serta semakin banyak generasi muda yang memilih keluar daerah karena sulit mendapatkan pekerjaan di Kota Gunungsitoli.” Kata Bang Yusman Dawolo
Artinya, terdapat jarak yang cukup besar antara narasi birokrasi dan kenyataan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
1. Data Pengangguran 3,29 persen (%) Patut Dipertanyakan Objektivitasnya
Pemerintah menyampaikan bahwa 96,71 persen (%) masyarakat usia kerja telah bekerja. Namun jika kondisi itu benar-benar mencerminkan realitas ekonomi masyarakat, maka pertanyaannya sederhana:
“Mengapa keresahan tentang sulitnya pekerjaan begitu besar di tengah masyarakat? Dalam praktik statistik ketenagakerjaan di Indonesia, seseorang yang bekerja serabutan beberapa jam dalam seminggu sering kali sudah masuk kategori “bekerja”. Padahal secara ekonomi, mereka belum tentu memiliki pekerjaan layak, pendapatan tetap, maupun jaminan masa depan.” Jelas Bang YD
Karena itu, angka statistik tidak selalu menggambarkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
“Fakta sosial jauh lebih penting untuk dilihat, yaitu: masih banyak anak muda menganggur, banyak lulusan sekolah tidak terserap kerja, banyak masyarakat hidup dari pekerjaan tidak tetap, bahkan sebagian mulai terjebak masalah sosial akibat tekanan ekonomi.” Lanjutnya
Pemerintah karena itu tidak cukup hanya menyampaikan persentase angka. Pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka: “berapa pekerjaan tetap yang benar-benar tercipta?, sektor apa yang berkembang dan menyerap tenaga kerja?, investasi riil apa yang telah masuk?, berapa perusahaan baru yang berhasil dibuka?, serta berapa tenaga kerja lokal yang benar-benar terserap.” Tanya Bang YD
2 Langkah yang Dipaparkan Masih Sangat Kecil Dibanding Besarnya Masalah
Pemerintah menyebutkan pelatihan kerja bagi 350 peserta sebagai langkah konkret. Namun jika dilihat dari kebutuhan riil masyarakat, jumlah tersebut masih sangat kecil.
Di Kota Gunungsitoli terdapat sekitar 18 SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta. Jika rata-rata setiap sekolah meluluskan 100 siswa setiap tahun, maka terdapat sekitar 1.800 lulusan baru setiap tahun.
“Artinya, dalam lima tahun terakhir saja ada sekitar 9.000 lulusan baru. Jika diasumsikan hanya 10% yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, maka masih ada sekitar 8.100 anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Itu belum termasuk masyarakat yang pendidikannya hanya tamat SD dan SMP, yang jumlahnya jauh lebih besar dan juga membutuhkan akses pekerjaan.” Jelas Bang YD
Karena itu, keresahan masyarakat tentang minimnya lapangan kerja tidak boleh dianggap sepele. Beberapa tanggapan masyarakat di media sosial bahkan menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap keterbukaan kesempatan kerja.
Salah satu warga berinisial TW menyampaikan: “Kalau pemerintah sudah serius membuka lapangan pekerjaan, saya rasa anak-anak Nias tidak perlu lagi pergi keluar daerah untuk mencari kerja.”
Sementara warga berinisial NL mengatakan: “Pemerintah membuka lowongan kerja tapi tidak semua kalangan bisa masuk. Hanya orang-orang terdekat dan yang ada hubungan keluarga yang bisa masuk.”
Tentu pendapat tersebut adalah opini masyarakat. Namun pemerintah juga tidak boleh menutup mata bahwa persepsi seperti ini muncul karena masyarakat belum melihat sistem rekrutmen yang benar-benar transparan, terbuka, dan merata.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka rasa ketidakadilan sosial akan semakin tumbuh di tengah masyarakat.
3. Perlindungan Sosial Bukan Berarti Penciptaan Lapangan Kerja.
BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pedagang tentu merupakan langkah yang baik sebagai bentuk perlindungan sosial. Namun itu bukan solusi utama untuk mengatasi pengangguran.
Begitu juga kenaikan UMK. “Kenaikan UMK hanya berdampak bagi masyarakat yang sudah bekerja. Sementara persoalan terbesar hari ini justru masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Artinya, akar persoalan belum benar-benar terselesaikan.” Jelas Bang YD
4. Masyarakat Membutuhkan Terobosan Ekonomi Nyata
Masyarakat hari ini membutuhkan langkah yang lebih besar dan lebih nyata, bukan sekadar pendekatan administratif. ” Yang dibutuhkan masyarakat itu bagaimana masuknya investasi riil, pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, kawasan ekonomi produktif, hilirisasi hasil laut dan pertanian, kemudahan usaha, serta keberanian menciptakan proyek ekonomi yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja.” Saran Bang YD
Karena tanpa itu, pelatihan kerja hanya akan menghasilkan lulusan yang belum tentu siap kerja dan tidak ada juga kejelasan lapangan kerja untuk mereka. “Masyarakat tidak sedang meminta klarifikasi yang normatif, tapi melihat hasil yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika hanya sekedar MoU ataupun presentasi berdasarkan data dengan standar yang rendah atau tidak akurat.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah, “Apakah anak muda mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah pendapatan masyarakat meningkat secara layak? Apakah kemiskinan benar-benar menurun? Dan apakah rakyat merasa masa depan ekonominya semakin baik.” Kata Yusman
“Selama keresahan tentang pengangguran masih sangat terasa di tengah masyarakat, maka kritik, pertanyaan, dan koreksi publik adalah sesuatu yang wajar. Dan itu seharusnya dijawab dengan terobosan nyata yang berdampak langsung bagi rakyat, bukan hanya penjelasan pendekatan secara birokrasi,” tutup Bang YD. (*)
