5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) memastikan anggotanya akan mematikan seluruh layanan aplikasi ojol, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), selama 24 jam penuh pada Selasa (20/5) besok.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi pemerintah.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan aksi akan disertai dengan penghentian layanan transportasi penumpang, pemesanan makanan, dan pengiriman barang mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari 25 ribu pengemudi ojol dari berbagai penjuru kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera yang telah masuk wilayah Jakarta secara bertahap. Para peserta aksi kini sudah mulai berkumpul di sejumlah basecamp komunitas ojol di lima wilayah Jakarta.
Raden Igun menjelaskan pelumpuhan layanan akan dilakukan secara massal dengan cara mematikan aplikasi mitra pengemudi sepanjang hari. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol pada hari tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan.
"Kamu mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol R2 dan R4 sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama," tulis Raden Igun dalam keterangan resmi kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).
Ia menegaskan aksi unjuk rasa akan dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai, dengan sasaran utama antara lain Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikator, serta lokasi-lokasi lain yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.
"Massa ojol Garda R2 gabungan R4 akan menyebar ke seluruh wilayah kota Jakarta secara masif mencari lokasi-lokasi berkaitan dengan tempat layanan perusahaan aplikasi," jelasnya.
Dalam aksinya, para pengemudi membawa lima tuntutan. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua, mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Keempat, meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
Kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Lebih lanjut, Garda Indonesia menyampaikan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas menindak pelanggaran regulasi oleh aplikator sejak 2022.
"Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh pemerintah maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pengemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras aksinya," ungkap Raden Igun.
Sebelumnya, sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) dijadwalkan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa (20/5). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding telah melanggar regulasi.
Raden Igun juga menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan dan terganggunya aktivitas warga akibat aksi ini. Ia mengimbau pengguna jalan di Jakarta dan sekitarnya agar menyesuaikan waktu melintas.
"Mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi aksi akbar 205 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/5).
Aksi akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, dan wilayah Banten Raya. Aksi terpusat di Jakarta namun diperkirakan akan berlangsung serentak di hampir seluruh kota besar di Indonesia.
Sejumlah aliansi seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, dan Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan (GEPPAK) turut menyatakan dukungan dalam Aksi Akbar 205. Para pengemudi menuntut pemerintah segera merespons dugaan pelanggaran terhadap Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terutama terkait batas potongan maksimal aplikasi yang selama ini disebut bisa mencapai hingga 50 persen.
(del/sfr)
