Bongkar Pasang Direksi-Komisaris BRI, Mandiri, BNI dan BTN, Ini Nama-namanya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Empat bank milik negara telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pemegang saham sepakat melakukan perombakan di jajaran direksi dan komisaris Bank BUMN.
Setidaknya ada dua bank pelat merah yang mengganti Direktur Utamanya. Pertama, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menetapkan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama menggantikan Sunarso. Kemudian yang kedua, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang menunjuk Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama menggantikan Royke Tumilaar.
Selain penetapan manajemen baru, para pemegang saham juga menyetujui beberapa agenda lain seperti pembagian dividen. Bank BUMN kompak membagikan dividen kepada pemegang saham.
Berikut adalah daftar lengkap manajemen baru Bank BUMN setelah RUPST yang dirangkum Okezone, Kamis (27/3/2025).
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
Susunan pengurus BRI yang baru:
Dewan Komisaris
1. Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama
2. Parman Nataatmadja – Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
3. Awan Nurmawan Nuh – Komisaris
4. Helvi Yuni Moraza – Komisaris*
5. Edi Susianto – Komisaris Independen*
6. Lukmanul Khakim – Komisaris Independen*
Direksi
1. Hery Gunardi – Direktur Utama*
2. Agus Noorsanto – Wakil Direktur Utama*
3. Ahmad Solichin Lutfiyanto – Direktur Human Capital & Compliance
4. Hakim Putratama – Direktur Operations*
5. Riko Tasmaya – Direktur Corporate Banking*
6. Aquarius Rudianto – Direktur Network dan Retail Funding*
7. Farida Thamrin – Direktur Treasury dan International Banking*
8. Akhmad Purwakajaya – Direktur Micro*
9. Alexander Dippo Paris Y. S. – Direktur Commercial Banking*
10. Nancy Adistyasari – Direktur Consumer Banking*
11. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari – Direktur Finance & Strategy
12. Mucharom – Direktur Manajemen Risiko*
13. Saladin Dharma Nugraha Effendi – Direktur Information Technology*
(*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditunjuk masih harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum resmi menjalankan tugasnya.
