6 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Perum Bulog mengungkap alasan minimnya ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel, termasuk di Papua.
Menurut Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto, hal ini terjadi karena penyaluran SPHP untuk periode Mei 2025 memang belum dibuka kembali usai Ramadan.
"Jadi kalau SPHP sampai sekarang kan masih belum dibuka kembali setelah kemarin dibuka pada saat puasa Ramadan. Nah, sekarang karena masih fokus untuk penyerapan, SPHP belum dijalankan," jelas Suyamto di Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta Selatan, Jumat (16/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, saat ini Bulog tengah memprioritaskan penyerapan hasil panen yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Untuk itu, penyaluran beras SPHP masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah.
"Sekarang kita masih numpuk stok, karena masih panen, masih produksi. Ya nanti kita tunggu penugasan dari pemerintah. Apabila memang dipandang perlu dilakukan SPHP, ya kita akan dapat penugasan untuk bisa masuk SPHP," ujarnya.
Ketika ditanya kapan kemungkinan penyaluran akan dibuka kembali, Suyamto mengatakan hal itu sepenuhnya tergantung pada keputusan pemerintah. Namun ia menambahkan, secara prinsip, SPHP baru akan digulirkan kembali setelah panen selesai.
Suyamto juga merespons keluhan soal kelangkaan beras SPHP di Papua dan wilayah timur lainnya. Ia menegaskan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman.
"Kalau stok kan disampaikan kalau enggak salah kita 3,7 juta (ton), termasuk di Papua 4-5 ribu ton, itu sangat cukup," tegasnya.
Stok CBP inilah yang nantinya digunakan untuk program SPHP, dengan catatan ada penugasan resmi dari pemerintah.
"Jadi kita tinggal menunggu perintah saja. Tadi kan banyak yang mengusulkan untuk SPHP," lanjut dia.
Selain beras, distribusi minyak goreng merek Minyakita juga turut dikeluhkan. Terkait ini, Suyamto menyebut kendala utama ada pada pasokan dari produsen.
"Untuk minyak goreng itu kan Bulog sangat tergantung dari suplai. Walaupun Bulog D1, tapi kita suplainya dari produsen itu enggak lancar," jelasnya.
Ia menambahkan meski Bulog telah menyampaikan komitmen pendistribusian, realisasi dari produsen masih terbatas.
"Sampai dengan hari ini, suplai dari produsen untuk Bulog untuk lebih banyak distribusi minyak goreng itu masih terbatas. Jadi memang kita berusaha maksimal untuk minyak goreng," ujarnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Papua Haris Manuputty sebelumnya mengeluhkan minimnya pasokan beras SPHP dan Minyakita di Papua.
Menurut Haris, jatah beras SPHP yang hanya 10 ton per pekan tidak mencukupi kebutuhan pasar. Ia juga menyoroti pembebanan ongkos kirim yang dikenakan meski pengusaha mengambil sendiri barang dari gudang Bulog.
Sementara untuk Minyakita, ia menilai distribusi terbatas dan harga jual tidak seimbang dengan harga pembelian.
"Minyakita kami beli Rp15.700, tapi disuruh jual dengan harga sama. Kami pernah rugi karena punya 10 ribu karton. Sekarang disuruh masuk lagi, kami takut," ujarnya.
Haris berharap pemerintah bisa memperbaiki sistem distribusi dan memastikan stok mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah timur.
(del/sfr)
