Deret Pro Kontra Kebijakan Dedi Mulyadi sejak Jadi Gubernur Jabar

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menggulirkan berbagai kebijakan yang menuai sorotan publik. Sebagian dianggap progresif, namun tak sedikit pula yang memicu polemik di masyarakat.

Berikut CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kebijakan kontroversial politikus Gerindra yang menuai pro kontra:

1. Syarat Vasektomi untuk bansos

Dedi Mulyadi mengusulkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama dalam pemberian bantuan sosial (bansos). Ia menekankan bahwa laki-laki pun harus berperan dalam pengendalian kelahiran, salah satunya melalui vasektomi.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," kata Dedi di Bandung, Senin (28/4).

Ia menyebut keluarga miskin seharusnya tidak terus-terusan dibantu tanpa ada upaya pengendalian kelahiran. Menurutnya, bantuan seperti beasiswa, sambungan listrik, hingga bantuan rumah tidak layak huni akan disalurkan dengan syarat partisipasi aktif dalam program KB.

Kebijakan ini menuai penolakan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang menyatakan bahwa vasektomi termasuk haram dalam pandangan Islam karena bersifat tindakan pemandulan permanen.

"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei, dalam berita sebelumnya.

Menanggapi fatwa tersebut, Dedi mengatakan bahwa program KB tidak harus melalui vasektomi dan tersedia berbagai metode lain. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan melalui pengendalian jumlah anak.

2. Siswa nakal dikirim ke barak militer

Dedi menerapkan kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer milik TNI dan Polri untuk mengikuti pelatihan kedisiplinan yang dimulai sejak Jumat (2/5). Program ini menyasar siswa yang terlibat tawuran, kecanduan game, hingga mengonsumsi minuman keras.

"Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan menghadapi murid-muridnya," ujar Dedi di Kompleks Parlemen, Selasa (29/4).

Kebijakan ini menuai kritik tajam dari pegiat HAM. Imparsial menyebut langkah tersebut menyalahi fungsi TNI dan berpotensi membahayakan anak-anak yang seharusnya dilindungi dari kekerasan.

"Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro turut mengkritik bahwa pelibatan TNI untuk mendidik anak bukanlah kewenangan institusi militer.

Tak hanya siswa, Dedi juga berencana menerapkan program serupa untuk orang dewasa yang dianggap kurang disiplin. Mereka akan diarahkan pada pelatihan kerja di sektor pertanian, perikanan, dan proyek pembangunan daerah.

3. Larangan wisuda dan perpisahan sekolah

Pemprov Jawa Barat mengeluarkan larangan pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa. Larangan ini tertuang dalam SE Disdik Jabar Nomor 6685/PW.01/SEKRE.

Dedi menegaskan bahwa kegiatan semacam itu kerap membebani orang tua dan tak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau. Ia bahkan sempat terlibat perdebatan dengan seorang siswi yang mengkritik larangan perpisahan di unggahan akun Youtube pribadinya.

"Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan indah itu saat proses belajar tiga tahun," ujarnya dalam akun YouTube pribadinya.

4. Larangan study tour

Tak hanya wisuda, Dedi juga melarang kegiatan study tour yang membebani ekonomi keluarga siswa. Kebijakan ini tertuang dalam SE Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024.

Dedi bahkan mencopot seorang kepala sekolah SMK di Depok karena melanggar kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa pelarangan hanya berlaku untuk kegiatan yang berbiaya mahal, bukan semua bentuk study tour.

5. Pangkas dana hibah pesantren

Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Dedi menyebut adanya temuan penyelewengan dan penggunaan dana yang tidak transparan.

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya di Bandung, Rabu (23/4).

Dedi mengatakan bahwa kedepannya bantuan akan diberikan berdasarkan program yang terukur, bukan kedekatan politik. Ia tetap berkomitmen membantu pembangunan madrasah jika data dan kebutuhannya jelas.

6. Pembongkaran Proyek Hibisc Fantasy di Puncak

Dedi menginstruksikan pembongkaran proyek Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, yang dikelola BUMD milik Pemprov Jabar. Langkah ini diambil karena proyek tersebut dinilai menyalahi izin pengelolaan lahan.

Hibisc Fantasy disebut mendapatkan izin mengelola lahan sekitar 4.800 meter persegi. Namun, nyatanya Hibisc Fantasy mencakup lahan hingga 15.000 meter persegi.

Dedi juga mengaku siap mencabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 yang disebut menjadi penyebab banyaknya bangunan berdiri di kawasan hijau.

"Yang pertama kita akan mencabut perda itu. Kemudian dikembalikan alam Jawa Barat seperti kondisi semula. Sesuai dengan aspek-aspek penata ruangan yang memadai yang memberikan keselamatan bagi warga," kata Dedi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3).

Pembongkaran ini dilakukan setelah terjadinya tanah longsor hingga rusaknya fasilitas umum akibat banjir bandang di Cisarua, Bogor.

7. Buat Satgas Anti-premanisme hingga ditantang GRIB

Dedi Mulyadi juga langsung membentuk Satgas Anti Premanisme. Pembentuk itu pun, menimbulkan polemik dan kritikan. Salah satu yang mengkritik pembentukan Satgas Anti Premanisme yakni dari Ormas Grib Jaya, yang diketuai Hercules Rosario de Marshall.

Melalui kuasa hukumnya, Razman Nasution, ormas Grib Jaya mengultimatum Dedi Mulyadi. Ultimatum berisi agar Dedi tidak mengganggu kegiatan ormas yang dapat berpotensi menjadi konflik. Menanggapi ancaman itu, Dedi tak gentar. apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga investasi.

"Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera," kata Dedi.

Dedi mengatakan, ia siap dengan konsekuensi apapun, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Jawa Barat dan para investor. Bahkan Dedi mengaku tidak takut pada ancaman apapun itu.

"Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun," ungkapnya.

(kay/dal)

[Gambas:Video CNN]