DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi (Foto: Freepik)
JAKARTA – DPR RI mengingatkan agar tidak ada intervensi politik dalam perguruan tinggi. Termasuk dalam pemilihan Calon Dekan FMIPA UI, FK UI, FKM UI, FFarmasi UI, Fasilkom UI, FIB UI, FISIP UI, FPsikologi UI, dan Vokasi UI periode 2025–2029 memasuki tahapan berikutnya.
Para bakal calon dekan yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi kini melangkah ke tahap berikutnya, yakni asupan publik serta pemaparan visi dan misi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemilihan dekan seluruh fakultas Universitas Indonesia harus terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan tanpa terkecuali.
"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," kata Lalu, Rabu (22/10/2025).
Oleh karenanya politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendiktisaintek dan pihak kampus Universitas Indonesia untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik.
"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun," ujarnya.
Diketahui tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia.
Termasuk publik eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
