3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, memberikan penilaian positif terhadap capaian sektor pangan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kebijakan pangan yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) menghasilkan dampak nyata di lapangan.
"Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat. Masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/10).
Yohan menilai beberapa kebijakan pemerintah sebagai bukti dukungan kepada petani. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan harga gabah, menjaga stabilitas pasokan beras, dan penguatan koordinasi antar lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, capaian ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah bukan hanya pada ketersediaan beras, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani. Ia pun mendorong Kementan untuk terus melanjutkan kebijakan pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani.
"Fokus utamanya tetap pada tiga hal, yakni, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh Yohan.
Pandangan Yohan sejalan dengan hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 10 Oktober 2025. Survei ini mencatat 77 persen publik meyakini kebijakan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Di samping itu, 83 persen responden juga menilai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas. Sebanyak 61,5 persen masyarakat juga menyatakan puas terhadap keseluruhan kebijakan ketahanan pangan nasional.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Di samping itu, 83 persen responden menilai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan pemerintah terjangkau dan berkualitas. Sebanyak 61,5 persen masyarakat juga menyatakan puas terhadap keseluruhan kebijakan ketahanan pangan nasional.
Melalui Inpres tersebut, Prabowo menugaskan Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, bersama lembaga terkait untuk menjalankan program strategis pangan nasional.
Pemerintah kemudian menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan target pengadaan tiga juta ton beras dalam negeri guna memperkuat cadangan nasional dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Pada kesempatan terpisah, Amran menyampaikan bahwa capaian positif sektor pangan selama setahun terakhir merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan petani di lapangan.
Ia menegaskan, kebijakan pangan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada ketersediaan beras, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani.
"Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau dan berkualitas," tuturnya.
Hal ini dapat terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2025 mencapai 124,36, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dibanding biaya produksi, yang berarti tingkat kesejahteraan petani mengalami peningkatan.
Data tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan pangan pemerintah mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat dan telah memberikan manfaat langsung bagi petani serta masyarakat luas.
(rir)
