10 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji angkat suara terkait perdebatan usulan Kementerian Sosial agar Presiden RI ke-2 Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional.
Sarmuji menilai perdebatan terkait usulan gelar pahlawan itu merupakan hal yang wajar dan baik bagi iklim demokrasi di Indonesia.
Meski begitu, ia memandang adanya pandangan yang berbeda tidak seharusnya meniadakan fakta jasa-jasa Soeharto bagi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra," ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/10).
"Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini," imbuhnya.
Sarmuji mengatakan generasi muda saat ini mungkin tidak bisa membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum dipimpin Soeharto. Selama kepemimpinannya itulah, kata dia, terjadi perubahan besar dalam waktu singkat, terutama di bidang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.
"Dari kisah orang tua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat-banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan," tuturnya.
"Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan," sambungnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji menyambut baik langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan 40 tokoh untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, termasuk di antaranya presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Ia lantas berharap dengan masuknya Soeharto di usulan Kementerian Sosial ini dapat menempatkannya sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut dilihat secara objektif dan berimbang.
"Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
Terdapat pula nama Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid. Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.
"Tentu nanti kami akan bersidang, rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Fadli.
(tfq/dal)
