Indonesia Dorong Kolaborasi Global demi Tata Regulasi AI (Freepik)
JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang aktif. Ini terutama di sektor kecerdasan buatan (AI) dengan mentransformasikan prinsip etika dan inklusivitas dalam kerangka regulasi.
1. Kolaborasi Global Regulasi AI
Saat menghadiri forum Ministerial Session, di depan para menteri dan pejabat tinggi negara anggota UNESCO, Nezar mengatakan, Indonesia sudah mengambil berbagai langkah dalam menerapkan UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021).
"Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola secara nyata. Integrasi tersebut termasuk pengembangan strategi nasional AI untuk kemudian segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi AI dalam waktu dekat ini," kata Nezar, dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/6/2025).
Integrasi yang disebut Nezar adalah pengembangan strategi nasional AI untuk segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi.
Nezar menjelaskan langkah-langkah integrasi yang sudah dilaksanakan yakni sebagai berikut:
- Mengembangkan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial berbasis etika, yang kini memasuki tahap akhir penyusunan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
- Menuntaskan Penilaian Kesiapan AI Nasional (AI-RAM), yang digunakan untuk memetakan potensi dan tantangan pengembangan AI di berbagai sektor di Indonesia,
- Menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI, yang digunakan sebagai rujukan awal bagi interim untuk pelaku industri dan sektor publik,
- Menjadikan kerangka hukum nasional seperti UU PDP dan UU ITE sebagai pilar legal untuk perlindungan data dan etika pemrosesan informasi berbasis AI.
