9 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah janji diutarakan Purbaya Yudhi Sadewa setelah menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani.
Sejak hari pertama dilantik, ia telah menjanjikan perbaikan ekonomi Indonesia. Ia pun berkata akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah cara.
Berikut sederet janji Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pindahkan Rp200 T ke Bank BUMN
Salah satu janji di awal kepemimpinan Purbaya adalah memindahkan duit pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI). Menurutnya, selama ini ada Rp425 triliun uang pemerintah yang hanya diparkir di BI.
Ia berpendapat hal ini menjadi salah satu sumber permasalahan ekonomi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Purbaya berkata uang tidak berputar di sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi lambat dan lapangan kerja sulit dicetak.
"Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam satu-dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Tak lama setelah membuat pernyataan itu, ia menggeser Rp200 triliun dari BI ke lima bank.Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), dan Bank Syariah Indonesia (BRIS). Rinciannya BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
Ia meminta bank menyalurkan kredit ke dunia usaha agar perekonomian bergerak. Purbaya pun membuka peluang menambah penempatan uang pemerintah ke bank lain.
Kejar 200 pengemplang pajak
Purbaya menyatakan akan mengejar sekitar 200 pengemplang pajak. Ia berkata uang negara yang belum kembali karena pengemplangan pajak menembus Rp60 triliun.
"Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 triliun- Rp60 triliun. Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka enggak akan bisa lari," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9).
Kementerian Keuangan telah berhasil mengumpulkan Rp7,21 triliun per 14 Oktober 2025. Kemenkeu membuka peluang menjatuhkan sanksi hingga penyanderaan agar para pengemplang pajak mengembalikan uang negara.
Cukai rokok tidak naik
Purbaya menegaskan tidak akan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT). Hal itu ia sampaikan kala bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) secara daring pada Jumat (26/9).
Menurut Purbaya, cukai rokok saat ini terlalu mahal. Awalnya, ia mau menurunkan cukai rokok. Namun, ia belum mengambil langkah itu.
"Jadi 2026, tarif cukai enggak kita naikin," ujar Purbaya.
Purbaya justru menyatakan akan melindungi industri rokok dalam negeri. Ia memastikan akan menindak peredaran rokok ilegal, baik secara luring maupun daring, yang selama ini merugikan perusahaan rokok dan masyarakat.
Kaji kemungkinan turunkan PPN
Purbaya membuka peluang menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, ia belum bisa memastikan apakah kebijakan itu benar akan diambil.
Ia berkata pemerintah baru saja menaikkan PPN ke 11 persen beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perlu kajian yang lebih mendalam.
"Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).
Ia juga beberapa kali memastikan tidak akan ada pajak baru di tahun 2026.
Hapus utang warga di bawah Rp1 juta
Purbaya berjanji menghapus utang warga di bawah Rp1 juta bag masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alasannya, agar MBR tetap bisa mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.
Ia meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mendata calon debitur yang terhalang akses KPR akibat catatan kredit kecil tersebut. Ia juga akan berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar langkah ini bisa menjadi masyarakat yang terganjal administratif Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam mengajukan KPR bersubsidi.
"Saya akan bertemu dengan OJK nanti. Jadi, saya minta tadi, hari Senin pekan depan apakah betul ada 100 ribu lebih orang yang seperti itu. Komisioner BP Tapera bilang 100 ribu lebih artinya kalau diputihkan di bawah Rp1 juta dan katanya pengembangnya mau bayar, itu bagus. Minggu depan Kamis mungkin saya akan ke OJK sehingga diharapkan sudah clear bisa apa tidak, harusnya bisa," jelas Purbaya dalam keterangan resmi, Selasa (14/10).
(dhf/sfr)
