Kerusuhan di Los Angeles yang dipicu kebijakan penggerebekan migran Donald Trump. (Foto: X)
LOS ANGELES – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengerahkan 2.000 pasukan Garda Nasional di Los Angeles untuk menangani kerusuhan yang pecah terkait penggerebekan atas miguran tak berdokumen di kota tersebut.
Penggerebekan Migran
Kerusuhan di Los Angeles telah berlangsung selama dua hari pada Sabtu, (7/6/2025), ketika penduduk di distrik yang didominiasi warga Latin bentrok dengan agen federal Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Gas air mata dan pentungan digunakan untuk membubarkan massa di distrik Paramount.
Sebanyak 118 penangkapan dilakukan di LA minggu ini sebagai akibat dari operasi ICE, termasuk 44 pada Jumat, (6/6/2025). Gubernur California Gavin Newsom mengutuk penggerebekan itu sebagai "kejam".
Newsom menelepon Trump pada Sabtu dan mereka berbicara selama sekira 40 menit, juru bicara gubernur mengatakan kepada CBS News, mitra media BBC di AS. Tidak ada rincian lain dari percakapan itu yang diketahui saat itu.
Paramount sudah jauh lebih tenang, tetapi bentrokan antara pengunjuk rasa dan penegak hukum masih terjadi.
Para sheriff daerah LA melepaskan tembakan granat kejut dan gas air mata setiap beberapa menit untuk mengusir pengunjuk rasa.
Para tetangga dan pengunjuk rasa mengatakan ada migran yang terkunci di dalam bisnis lokal karena takut keluar.
Populasi Paramount lebih dari 80% Hispanik.
Reaksi Keras
"Dalam beberapa hari terakhir, massa yang brutal telah menyerang Petugas ICE dan Agen Penegak Hukum Federal yang melakukan operasi deportasi dasar di Los Angeles, California,” kata Gedung Putih dalam siaran persnya, sebagaimana dilansir BBC.
"Operasi ini penting untuk menghentikan dan membalikkan invasi penjahat ilegal ke Amerika Serikat. Setelah kekerasan ini, para pemimpin Demokrat California yang tidak berdaya telah sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melindungi warga negara mereka. Itulah sebabnya Presiden Trump telah menandatangani Nota Presiden yang mengerahkan 2.000 Garda Nasional untuk mengatasi pelanggaran hukum yang dibiarkan terus berlanjut."
