3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami LHKPN milik anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Morido yang dilaporkan minus selama lima tahun berturut-turut.
Harta Wahyudin minus akibat adanya hutang yang dimiliki setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 2022, harta Wahyudin memiliki minus hingga Rp415 juta.
Sejak 2019, harta Wahyudin sudah minus. Di 2019, Wahyudin tercatat mempunyai hutang sebesar Rp750 juta. Total harta kekayaan yang dilaporkannya saat itu Rp 590.157.869. Hartanya pun minus Rp159.842.131.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun berikutnya di 2020, harta Wahyudin juga kembali minus. Dia melaporkan total harta kekayaannya saat itu mencapai Rp588.078.010. Namun dia memiliki hutang sebesar Rp675 juta. Hartanya pun minus Rp86.921.990.
Kemudian pada 2021, total harta kekayaan dan hutang Wahyudin menurun. Hartanya sebesar Rp 502.568.807 dan hutangnya mencapai Rp 600 juta sehingga menimbulkan minus Rp97.431.193.
Pada tahun 2022, tercatat Wahyudin memiliki total harta kekayaan senilai Rp185 juta. Sementara hutang yang tercatat dalam laporannya mencapai Rp600 juta sehingga menimbulkan minus hingga Rp415 juta.
Begitu juga di 2023. Harta Wahyudin kembali minus sebesar Rp18 juta. Total kekayaannya saat itu tercatat Rp218.000.000 dengan kepemilikan hutang Rp200 juta.
Terakhir, Wahyudin melaporkan harta kekayaannya tahun kemari, 2024. Harta Wahyudin lagi-lagi minus.
Dia melaporkan total harta kekayaannya berjumpa Rp 198 juta. Dia punya hutang sebesar Rp 200 juta dan menimbulkan minus Rp2 juta.
Dalam laporan LHKPN terakhir, pada Maret 2025, harta kekayaan Wahyudin tercatat minus sebesar Rp2 juta. Harta yang dilaporkan Wahyudin terdiri rumah warisan senilai Rp180 juta dan kas atau setara kas sebesar Rp18 juta.
Ia juga melaporkan utang Rp200 juta, sehingga total harta kekayaannya minus. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman itu dilakukan pihaknya untuk memastikan apakah LHKPN yang dilaporkan sudah sesuai atau tidak.
"Terkait pelaporan LHKPN, kami akan cek kesesuaiannya. Apakah yang dilaporkan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari aset ataupun harta yang dimiliki," ujarnya kepada wartawan, Senin (22/9).
Lebih lanjut, Budi mengingatkan kepada seluruh wakil rakyat terpilih agar dapat melaporkan harta kekayaannya secara jujur. Menurutnya hal itu penting sebagai komitmen dalam upaya pencegahan korupsi.
"Karena LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi itu mendorong transparansi atas kepemilikan aset ataupun harta seorang penyelenggara negara kepada publik," katanya.
Sebelumnya, video berdurasi 1 menit 5 detik menampilkan Wahyudin menyebut dirinya hendak merampok uang negara lewat dana perjalanan dinas ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam video yang diduga direkam saat dirinya dalam pengaruh minuman keras, Wahyudin juga menyebut identitasnya secara jelas. "Siapa ji. Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo," ucapnya.
Setelah videonya viral, Wahyudin menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadinya.
"Apa pun yang saya lakukan di video itu saya akui salah dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Atas kejadian ini saya mohon maaf beribu-ribu maaf kepada seluruh rakyat Gorontalo," tulisnya.
(tfq/isn)
