Ketua KPU Mochammad Afifudin (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin menyarankan agar anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selama ini, biaya penyelenggaraan Pilkada bersumber dari APBD.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Afif ini dalam diskusi publik bertajuk Revisi Paket RUU Pemilu di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Usulan itu dilontarkan agar setiap daerah memiliki anggaran yang sama dalam penyelenggaraan Pilkada.
"Maka, sebenarnya ini jadi evaluasi kita dan rekomendasi banyak pihak bagaimana kalau Pilkada anggarannya di APBN sehingga satuan nilainya sama ini, satu daerah anggarannya bisa besar sekali daerah lain bisa kecil ada untung ada lebihnya," kata Afif.
Ia menceritakan, sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada, biasanya jajaran KPU di daerah melakukan lobi-lobi dengan kepala daerah untuk mengetahui nilai anggaran.
"Teman-teman harus banyak melakukan lobi dengan kepala daerah, DPRD untuk kemudian membahas berapa anggaran Pilkada," ujarnya.
Menurut Afif, jika anggaran Pilkada dari APBN, maka penyelenggaraan di daerah bisa langsung bekerja melaksanakan tahapan Pilkada tanpa memikirkan anggarannya.
"Kalau anggarannya dana APBN kan itu paling tidak gak mikir lagi sudah pasti diselesaikan APBN, tentu tidak bisa perspektif KPU, ini beberapa catatan yang harua kita pikirkan," tuturnya.
(Arief Setyadi )
