Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran semakin meningkat terhadap kemampuan sistem pendidikan China dalam menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi tuntutan ekonomi yang semakin kompleks dan didorong oleh inovasi.
Meski jumlah lulusan universitas di China terbilang mengesankan—lebih dari 11,79 juta pada tahun 2024, dan diperkirakan mencapai 12,22 juta pada tahun 2025—para pengamat berpendapat bahwa institusi-institusi ini justru mencetak pemegang gelar yang kurang siap mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di jantung krisis ini terdapat model pendidikan yang melemahkan pemikiran kritis, meminggirkan pendidikan vokasional, dan memaksakan keseragaman ideologis yang secara khusus berdampak pada kelompok minoritas etnis.
Ketika China bertransisi dari ekonomi berbasis manufaktur menuju ambisi untuk memimpin dalam teknologi tinggi, energi hijau, dan kecerdasan buatan, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan kreatif menjadi lebih mendesak dari sebelumnya.
Namun, saluran yang seharusnya menyuplai tenaga kerja tersebut justru tidak memadai.
Mengutip dari The Hong Kong Post, Minggu, (18/5/2025), para pemberi kerja mengeluhkan lulusan yang kekurangan keterampilan dasar pemecahan masalah, kurangnya kemampuan beradaptasi, serta minimnya keahlian teknis yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global.
Dalam sistem yang masih sangat berfokus pada hafalan dan pembentukan ideologi, para mahasiswa lulus dengan gelar tetapi tanpa bekal praktis dan intelektual yang diperlukan di dunia kerja modern.
Dampak keseragaman ideologis
Masalah utama dari isu ini dinilai terletak pada semakin kuatnya kendali Partai Komunis China (PKC) atas isi dan metode pendidikan.
