4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti ribut-ribut utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang viral belakangan ini.
"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," tegas Luhut dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Proyek Whoosh memang lekat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian yang ada di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut mengakui dirinya adalah pihak yang berhadapan langsung dengan Tiongkok, termasuk dalam urusan utang ke China Development Bank (CDB). Bahkan, ia mengklaim sudah melakukan sejumlah perbaikan dalam proyek tersebut.
"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu (proyek Whoosh). Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian, kita coba perbaiki. Kita audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kemudian kita berunding dan China mau melakukan (restrukturisasi utang Whoosh)," jelasnya.
Akan tetapi, Luhut menyebut ada kendala menyusul pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan sejatinya proses pelunasan utang Indonesia ke China tinggal menunggu terbitnya keputusan presiden (keppres). Beleid itu diperlukan untuk menentukan siapa saja tim perunding Indonesia untuk menghadapi CDB.
Ketua DEN itu bahkan mengklaim sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menunjuk sejumlah nama untuk masuk dalam tim perunding. Nantinya, nama tersebut diajukan kepada Presiden Prabowo dan disahkan dalam bentuk keppres.
"China sudah bersedia kok, gak ada masalah. Apa yang gak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data. Waktu itu masih zaman yang lalu, menteri keuangan yang lalu (Sri Mulyani), dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Marves itu kita selesaikan kok," bebernya.
"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke China tiga bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu keppres. Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, 'Rosan, segera saja bikin itu (tim). Orangnya ini, ini, ini. Bikin keppres-nya'. Ya, dia (Rosan) bilang 'saya bicara presiden'," cerita Luhut.
Ketua DEN itu mengaku heran isu soal utang Whoosh bahkan melebar ke permasalahan Laut China Selatan. Luhut lalu menantang pihak-pihak yang berbicara sembarangan itu beradu data dengannya.
Indonesia memang ada masalah dengan Laut China Selatan. Perairan itu bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sembilan garis putus atau nine dash line China. Sejumlah pakar menduga wilayah yang tumpang tindih itu adalah perairan yang dikenal sebagai Laut Natuna Utara.
"Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Kadang-kadang gak ngerti, bicara. Saran saya, kalau kita gak ngerti datanya, gak usah komentar dulu! Cari datanya, baru berkomentar, nah baru enak. Atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakan lah kalau itu sih," sindir Luhut.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping memang sempat menandatangani pernyataan bersama pada November 2024. Butir ke-9 pernyataan bersama itu menyebutkan Indonesia-China mencapai kesepahaman tentang pengembangan bersama di wilayah-wilayah yang saat ini berada dalam situasi tumpang tindih klaim.
Kedua negara sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama yang bertujuan meningkatkan kerja sama dengan prinsip saling menghormati, setara, saling menguntungkan, dan sesuai peraturan hukum masing-masing.
Terlepas dari itu, ide menggunakan APBN untuk melunasi utang Whoosh muncul dari Danantara. Mereka mengungkapkan dua opsi, yakni penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Danantara melunasi utang Whoosh menggunakan dividen BUMN. Pasalnya, laba dari perusahaan pelat merah yang sebelumnya dikelola Kementerian Keuangan itu telah diambil sepenuhnya oleh Danantara.
Purbaya memperkirakan bunga utang yang harus dibayar Danantara tembus Rp2 triliun per tahun. Adapun proyeksi pendapatan dari operasional Whoosh selama setahun penuh adalah Rp1,5 triliun.
"Mereka cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untungnya Rp1,5 triliun. Basically, low cost-nya cuma Rp500 (miliar) yang kurang, kan? Dapat (dividen BUMN) setahun Rp90 triliun-Rp100 triliun," tutur Purbaya usai Rapat Dewan Pengawas di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
"Yang jelas, kita lihat dulu waktu perjanjian (China Development Bank) dengan Indonesia, apakah harus (dibayar) pemerintah atau struktur pembayaran yang jelas? Kan Danantara juga pemerintah, dari BUMN-BUMN jadi satu," sambungnya.
(skt/sfr)
